Bondowoso, Persindonesia – Merdeka belajar kampus merdeka yang menjadi program unggulan Kemendikbudristek RI kembali mendapat sorotan. Hal itu mengemuka dalam kunker spesifik Komisi X DPR RI di Kampus Undip Semarang (18-20 Juni 2021).
Wakil ketua komisi X Agustina Wilujeng Pramestuti (Jateng IV) menyatakan realitasnya tidak semua kampus memiliki kesiapan baik infrastruktur maupun supratruktur untuk melaksanakan program tersebut.
Terlebih berkenaan dengan kemampuan menjalin kemitraan serta konektivitas kampus dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Karena itulah diperlukan adaptasi agar program tersebut bukan sekedar catatan di atas kertas. Implementasinya masih harus diuji di lapangan. Semua butuh proses dan kesiapan semua pemangku kepentingan.
Anggota komisi X dari Fraksi Partai Golkar H. Muhammad Nur Purnamasidi menyatakan rangkaian program unggulan yang diluncurkan Kemendikbudristek RI di tengah situasi Pandemi Covid 19 patut untuk diapresiasi. Secara substansi, gagasan mas menteri untuk mendekatkan Perguruan Tinggi dengan realitas kehidupan di masyarakat menjadi starting pointnya. Meski secara tersurat telah tercantum pula dalam butir butir Tridharma PT. Pun demikian ada beberapa catatan kritis yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Pertama, terkait masih rendahnya kualitas dan mutu pendidikan kita. Peringkat PISA yang masih belum bergeser dari peringkat dua terbawah.
Tentu ini pekerjaan kita semua yg meniscayakan adanya pembenahan dalam semua lini pendidikan kita. Kedua, kesiapan kampus merdeka. Karena itu pembukaan prodi baru tidak semata karena keterikatan Kampus dengan Dudi semata. Bila itu terjadi, dikhawatirkan semakin menjamurnya komersialisasi dalam dunia pendidikan dan itu tentu tidak sesuai bahkan bertentangan, tidak senafas dengan cita cita pendiri bangsa yg tertuang dalam amanat konstitusi dasar kita. Pungkas politisi Dapil Jatim IV Jember Lumajang. (TIM)
