Suasana RDP dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
Jakarta persindonesia.com, 8 September 2025 โ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan bahwa program pendaftaran tanah nasional telah mencapai tonggak penting. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ia menyampaikan bahwa 98% dari total target bidang tanah di Indonesia kini telah terdaftar.
โDari target 126 juta bidang tanah, saat ini telah terdaftar sebanyak 123,1 juta bidang,โ ungkap Nusron di hadapan anggota dewan, didampingi Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan. Ia menyebut program ini sebagai bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah di seluruh pelosok negeri.
Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 96,9 juta bidang tanah telah bersertipikat, setara dengan 77% dari total bidang yang ditargetkan. Rinciannya meliputi:ย Hak Milik: 88,2 juta bidang, Hak Guna Bangunan (HGB): 6,6 juta bidang, Hak Pakai: 1,6 juta bidang,ย Hak Guna Usaha (HGU): 20 ribu bidang,ย Hak Pengelolaan: 8 ribu bidang, Tanah Wakaf: 276 ribu bidang.
Khusus mengenai tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN mengintensifkan kerja sama dengan Kementerian Agama sejak 2024 untuk mempercepat proses sertipikasi. Langkah ini dianggap penting guna menjaga aset umat dan memastikan legalitas penggunaan tanah untuk keperluan ibadah. โPenataan tanah wakaf menjadi salah satu prioritas kami agar pengelolaannya lebih tertib dan terlindungi secara hukum,โ ujar Nusron.
Meski pencapaian pendaftaran tanah sudah mendekati target nasional, Nusron mengakui masih ada tantangan di lapangan. Proses validasi data, tumpang tindih lahan, hingga sengketa masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah.ย โKami terus menjalin sinergi dengan gubernur, bupati, wali kota, serta jajaran kepala kantor wilayah BPN di seluruh Indonesia untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan,โ jelasnya.
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri para pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, baik secara langsung maupun virtual.
(Humas ATR/BPN Gianyar Bali)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional .
