Menteri Nusron Wahid, melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta
Jakarta, persindonesia.com 23 Oktober 2025 โ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu (22/10). Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya reformasi dan perbaikan proses bisnis layanan pertanahan agar lebih transparan, efisien, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Nusron menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik di sektor pertanahan yang telah lama dinantikan masyarakat. Menurutnya, banyak prosedur yang saat ini berjalan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.ย โKami ingin memastikan bahwa masyarakat memahami sejak awal apa saja dokumen yang dibutuhkan, berapa lama prosesnya, dan berapa biayanya. Semua harus jelas dan terukur,โ kata Nusron.
Ia menambahkan, pelibatan KPK menjadi kunci dalam memastikan setiap rancangan sistem baru bebas dari celah yang berpotensi disalahgunakan. โKami butuh pandangan KPK untuk menandai area rawan pungli dan korupsi agar sejak awal bisa ditutup rapat,โ ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyambut baik langkah Kementerian ATR/BPN yang proaktif menggandeng lembaga antirasuah dalam membangun sistem pelayanan baru. Ia menilai perbaikan proses bisnis tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara, khususnya dari sektor pertanahan. โEfisiensi waktu, biaya, dan peningkatan transparansi merupakan fondasi penting untuk memperkuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Ini langkah strategis yang perlu didukung,โ ungkap Setyo.
Lebih lanjut, Setyo menekankan pentingnya penguatan integritas aparatur sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Ia mengapresiasi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian ATR/BPN tahun sebelumnya yang mencapai 75,88, namun berharap capaian itu terus meningkat.ย โAngka itu sudah baik, tapi jangan berhenti pada nilai. Yang penting adalah perubahan perilaku dan komitmen aparatur hingga tingkat daerah untuk menolak praktik koruptif,โ tambahnya.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Nusantara itu turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama ATR/BPN, serta jajaran pimpinan KPK, termasuk Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, dan Ibnu Basuki Widodo.
Dengan sinergi antara ATR/BPN dan KPK ini, pemerintah berharap reformasi layanan pertanahan dapat segera terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
