Jakarta persindonesia.com โ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kembali menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan mafia tanah sangat bergantung pada keteguhan moral jajaran internal BPN. Ia menilai bahwa teknologi, regulasi, maupun penindakan hukum tidak akan efektif jika masih ada celah kompromi dari dalam institusi.
Menurut Nusron, aktor-aktor mafia tanah hanya dapat beroperasi ketika ada oknum yang membuka jalan. Karena itu, langkah pertama yang harus dibangun adalah memastikan aparatur BPN memiliki integritas yang tidak bisa dinegosiasikan.ย โKalau jajaran BPN tidak memberi ruang sedikit pun, mafia tanah tidak akan berani bergerak. Mereka bisa hidup karena ada pintu yang dibukakan dari dalam. Tutup celah itu, mereka akan hilang sendiri,โ ujar Nusron.
Ia juga menjelaskan bahwa pernyataannya terkait โmafia tetap ada sampai kiamat kurang dua hariโ bukan bentuk pesimisme, melainkan refleksi bahwa kejahatan selalu mencari bentuk baru dan terus beradaptasi. Menurutnya, negara modern selalu berada dalam pertarungan antara pihak yang menjaga ketertiban dan pihak yang mencoba merusaknya.
Karena itulah, Nusron menegaskan bahwa memperkuat integritas aparatur merupakan strategi paling efektif. BPN, katanya, harus menjadi institusi yang disiplin, profesional, dan patuh terhadap seluruh prosedur.ย โModel kejahatan bisa berubah, tetapi niat jahatnya tetap sama. Maka itu, orang BPN harus berdiri tegak memegang aturan,โ tuturnya.
Nusron menambahkan, kedisiplinan administratif dan kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan tembok pertahanan yang mampu menutup ruang permainan mafia tanah. Kompromi sekecil apa pun, tegasnya, tidak boleh terjadi.ย โSelama pegawai dan pejabat kita tidak tergoda dan tidak mau diajak bermain, mafia tanah tidak punya celah. Seberapa pun keras usaha mereka, kalau kita bersih, mereka gagal,โ kata Menteri ATR/Kepala BPN tersebut.
Ia menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan seluruh proses penyelesaian kasus pertanahan berjalan transparan, objektif, dan sesuai hukum. Bagi Nusron, pembenahan sektor pertanahan dimulai dari dalam, yakni dari soliditas dan integritas aparatur ATR/BPN sendiri.
(Humas ATR/BPN Gianyar Bali)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementrian Agraria dan Tata Ruang
/Badan Pertanahan Nasional
