Jakarta Persindonesia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Reforma Agraria 2025 yang digelar di Aula Prona, Jakarta, Rabu (10/12/2025). Pertemuan tahunan ini dihadiri para Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan, serta pemangku kepentingan dari berbagai daerah prioritas Reforma Agraria.
Dalam sambutannya, Nusron menegaskan pentingnya kekompakan di antara jajaran pelaksana Reforma Agraria. Menurutnya, keberhasilan program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak untuk bekerja secara selaras.
“Semua persoalan mari kita tuntaskan secara baik dan terukur. Reforma Agraria membutuhkan koordinasi yang matang. Saya tidak memberi arahan khusus karena saya percaya Bapak/Ibu memahami kondisi lapangan lebih baik,” ujarnya.
Rakornas tahun ini mengangkat tema “Penguatan Kelembagaan Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria”, yang diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menjalankan mandat Reforma Agraria. Nusron juga mengingatkan agar setiap sesi dalam Rakornas dilakukan secara efisien dan langsung menyasar target.
“Ini Rakornas Reforma Agraria. Pelaksanaannya harus cermat, efisien, dan tidak bertele-tele,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Landreform Rudi Rubijaya menyampaikan bahwa Rakornas 2025 difokuskan pada perumusan strategi besar untuk memperkuat kelembagaan dan merespons berbagai konflik agraria yang masih terjadi. “Harapannya, kegiatan ini menghasilkan kebijakan yang solid dan skema penyelesaian komprehensif melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” jelasnya.
Setelah pembukaan, agenda dilanjutkan dengan Diskusi Panel 1 bertajuk “Sinkronisasi Arah Kebijakan Reforma Agraria”. Panel ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai kementerian, termasuk Sora Lokita dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Suroto dari Kemenko Perekonomian, Niken Ariati dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, serta akademisi kebijakan publik Widya Leksmanawati Habibie. Diskusi dipandu oleh Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy A. Kolintama.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam Rakornas, di antaranya Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Dirjen Penataan Agraria Embun Sari, serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
(Humas ATR/BPN Gianyar Bali)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementrian Agraria dan Tata Ruang
/Badan Pertanahan Nasional
