DENPASAR persindonesia.com — Sejumlah kementerian merespons cepat berbagai usulan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali dalam rangka pemulihan pascabencana dan perbaikan layanan publik. Dalam kunjungannya ke Jakarta pada 15–16 September 2025, Gubernur Bali melakukan koordinasi intensif dengan beberapa menteri untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari perbaikan fasilitas kesehatan, pemindahan lembaga pemasyarakatan, hingga normalisasi sungai.
Salah satu hasil konkrit dari pertemuan tersebut adalah komitmen Kementerian Kesehatan untuk memberikan bantuan alat kesehatan (alkes) kepada RSUD Wangaya di Denpasar, yang mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang menerima langsung laporan dari Gubernur Bali, menyatakan kesiapannya membantu pemulihan layanan kesehatan di RSUD Wangaya. Ia juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Bali dalam waktu dekat untuk meninjau langsung kondisi pasca bencana.
Selain itu, pemerintah pusat juga menanggapi usulan relokasi Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kerobokan ke Kabupaten Bangli. Usulan ini merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Provinsi Bali. Dalam pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, rencana pemindahan tersebut mendapat dukungan penuh. “Pemindahan LP Kerobokan dianggap strategis untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta efisiensi tata kelola wilayah di kawasan pariwisata utama Pulau Bali,” ungkap pejabat terkait.
Gubernur Bali juga melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, untuk membahas usulan pembangunan infrastruktur prioritas di Bali tahun 2026. Fokus pembahasan mencakup program normalisasi sungai-sungai besar di Bali, seperti Tukad Badung dan Tukad Unda, yang kerap meluap dan menimbulkan banjir.
Ketua Komisi V menyatakan dukungannya dan akan mengangkat isu ini dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PUPR. Ia juga mendorong agar Menteri PUPR segera melakukan kunjungan lapangan ke Bali guna melihat langsung kebutuhan riil masyarakat.
Tak hanya itu, Gubernur Bali juga menggelar pertemuan dengan Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Muhammad Yusuf Ateh, untuk membahas mekanisme optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PW). Isu ini berkaitan erat dengan penguatan fiskal daerah dan pengelolaan dana sektor pariwisata secara transparan dan akuntabel.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPKP menyatakan telah melakukan koordinasi awal dengan Menko Polhukam serta jajaran Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Ditjen Imigrasi.
Serangkaian pertemuan lintas kementerian ini menjadi bukti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan serta pembangunan Bali secara berkelanjutan. Sejumlah usulan yang dibawa oleh Gubernur Bali merupakan hasil koordinasi dengan kepala daerah kabupaten/kota, seperti Walikota Denpasar dan Bupati Badung, yang sebelumnya telah menampung aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing.
Berbagai langkah konkret tersebut diharapkan dapat mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat pasca banjir, memperkuat layanan dasar publik, serta mewujudkan tata kelola wilayah yang lebih adaptif terhadap risiko bencana dan dinamika pariwisata Bali ke depan.
@*?
