Rapat Koordinasi Teknis dan Monitoring Evaluasi (Monev) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025, di Ruang Rapat Kriya Gosana
Mangupura persindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Badung menggelar Rapat Koordinasi Teknis dan Monitoring Evaluasi (Monev) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Selasa (28/10). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari hingga Rabu, 29 Oktober 2025 ini resmi dibuka oleh Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa.
Acara tersebut dihadiri oleh Perencana Muda pada Sub Koordinator Data dan Monev Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Benjamin Sibarani, serta Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Badung, I Wayan Wijana, bersama jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung.
Dalam arahannya, Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa penerapan SPM harus dilakukan secara substansial, tidak hanya sebatas pemenuhan administrasi. Ia meminta agar seluruh perangkat daerah mampu bersinergi dan memastikan pelaksanaan SPM terintegrasi dengan sistem perencanaan, penganggaran, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). “Pelaksanaan SPM jangan hanya menjadi rutinitas pelaporan. Saya ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan ini. Karena itu, Bappeda harus mampu memastikan program dan anggaran daerah difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar dan efisiensi pembangunan,” tegas Bupati Adi Arnawa.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Badung, Made Surya Dharma, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap kebijakan dan tahapan penerapan SPM.
Menurutnya, Rakor dan Monev ini juga menjadi tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 2 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. “Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh perangkat daerah semakin berkomitmen mempercepat pencapaian target indikator SPM serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung,” ujarnya.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Pemkab Badung untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis pelayanan dasar, sekaligus mendorong terciptanya pelayanan publik yang semakin efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
@tim*
