Wakil Bupati Badung, I Ketut Bagus Alit Sucipta, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara daring dari ruang Nayaka Gosana I, (8/9/2025).
Badung, 9 September 2025 – Wakil Bupati Badung, I Ketut Bagus Alit Sucipta, menegaskan keseriusan Pemerintah Kabupaten Badung dalam mendukung pengendalian inflasi dan percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Hal ini disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara daring dari ruang Nayaka Gosana I, Pusat Pemerintahan Badung, pada Senin (8/9/2025).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dengan fokus utama pada strategi pengendalian inflasi dan integrasi program pengentasan kemiskinan di seluruh daerah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Kepala Daerah diminta untuk meningkatkan program pro rakyat serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan di wilayahnya masing-masing. Target kita jelas, penurunan kemiskinan rata-rata 0,86% per tahun hingga tahun 2029,” ujarnya.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, H. Abdul Muhaimin Iskandar, menyebut bahwa kenaikan garis kemiskinan yang sejalan dengan laju inflasi memerlukan langkah konkret pengendalian harga di daerah. “Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas pusat, tapi tanggung jawab bersama. Pemda wajib memberi layanan dasar sosial sesuai PP No. 2 Tahun 2018,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Wabup Badung Bagus Alit Sucipta menyampaikan bahwa Pemkab Badung telah dan akan terus memperkuat program-program pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan kestabilan ekonomi daerah. “Kami di Badung berkomitmen memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama kami adalah memperluas kesempatan kerja, memperkuat ekonomi lokal, serta menjaga agar inflasi tetap terkendali,” ucapnya.
Wabup juga menekankan bahwa manfaat program pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat. “Kesejahteraan itu harus nyata. Baik masyarakat di kota maupun desa harus mendapatkan manfaat pembangunan secara merata,” tutupnya.
Rakor ini juga diikuti oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Badung serta Kepala BPS Badung, Komang Bagus Pawastra, sebagai bagian dari tim strategis pengendalian inflasi dan kemiskinan daerah.
@red
