Persindonesia.com Denpasar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menepis isu bahwa penghentian operasi layanan Trans Metro Dewata mulai tahun 2025 dilakukan oleh pihaknya. Dinas Perhubungan Provinsi Bali menegaskan bahwa penghentian layanan tersebut merupakan kebijakan dan program yang sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta membenarkan layanan Trans Metro Dewata dihentikan mulai tahun 2025. “Keputusan penghentian Trans Metro Dewata sepenuhnya berada di tangan Kementerian Perhubungan. Pemprov Bali tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan ataupun penghentian layanan tersebut,” ujar Samsi Gunarta di Denpasar, Rabu 01 Januari 2025.
Samsi menjelaskan bahwa Pemprov Bali baru diberitahu terkait penghentian program ini oleh Kemenhub untuk anggaran tahun 2025. Seiring dengan itu, Pemprov Bali menyadari pentingnya keberlanjutan layanan transportasi publik tersebut yang telah mulai diminati masyarakat, khususnya di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Mandiri Festival Mandalika Seru 2024, Sukseskan Hibur 17.518 Wisatawan
“Trans Metro Dewata telah menjadi kebutuhan masyarakat Bali, membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan mendukung pengurangan emisi,” tambahnya.
Menurut Samsi, Pemprov Bali memiliki opsi untuk melanjutkan pengoperasian bus tersebut. Namun, hal ini membutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp 80 miliar per tahun. Sayangnya, APBD 2025 yang disahkan pada Oktober 2024 belum mencakup anggaran ini.
“Karena keterbatasan waktu, kami belum dapat memasukkan anggaran tersebut dalam APBD 2025. Namun, kami berkomitmen untuk mencari solusi terbaik agar layanan ini tidak berhenti begitu saja,” ungkapnya.
Kadis PUPR Klungkung : Pergantian Tahun Moment Tingkatkan Kinerja
Untuk memastikan mobilisasi masyarakat tidak terganggu terlalu berat, Pemprov Bali juga sedang mencari solusi sementara agar kebutuhan transportasi publik tetap terpenuhi hingga layanan Trans Metro Dewata dapat beroperasi kembali.
“Kami sedang mengkaji berbagai opsi, termasuk optimalisasi transportasi lain dan kerja sama dengan pihak terkait, untuk memastikan masyarakat Bali tetap memiliki akses ke transportasi umum,” ujarnya.
Untuk memastikan keberlanjutan layanan, Pemprov Bali akan melakukan pembahasan intensif dengan Kemenhub. Negosiasi ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan layanan Trans Metro Dewata sambil mencari sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Seorang Pemuda Diamankan Polisi Diduga Akan Melakukan Tawuran
Sebagai langkah awal, Pemprov Bali telah menganggarkan pembelian layanan untuk satu koridor pada tahun 2025. Samsi menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat penting dalam memastikan masyarakat tetap memiliki akses ke transportasi umum yang andal dan berkualitas.
“Kami memahami urgensi ini, dan pembahasan dengan Kemenhub menjadi prioritas untuk menjaga layanan yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali,” ucapnya.
Pemprov Bali berharap masyarakat memahami bahwa penghentian layanan Trans Metro Dewata bukanlah kebijakan daerah, melainkan kebijakan pusat yang memerlukan penyesuaian bersama. Sementara itu, solusi alternatif akan segera dirumuskan demi kelancaran mobilitas masyarakat. As
