Jakarta, Persindonesia.com, – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, konflik Rusia-Ukraina menjadi disrupsi paling besar secara global abad ini, setelah pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dalam dua tahun terakhir.
“Seperti mengembalikan kita kepada satu fakta sejarah 500-600 tahun terakhir ini, yaitu krisis besar dalam sejarah selalu diselesaikan dengan perang besar,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk ‘Membaca Akhir Konflik Rusia Vs Ukraina dan Bagaimana Posisi Indonesia?’ yang digelar secara daring, Rabu (9/3/2022) petang.
Dalam diskusi yang dihadiri Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid, mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Inggris Dr. Rizal Sukma, serta pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie ini, Anis Matta menilai, perang Rusia-Ukraina akan berdampak lama secara politik, ekonomi dan hubungan internasional.
“Bagi Indonesia, menurut saya, ada dua hal begitu perang ini berlanjut, yakni masalah ekonomi dan tantangan nasional baru di tengah upaya tarik menarik pembentukan aliansi baru,” katanya.
“Sekarang kenaikan harga BBM di mana-mana dampaknya ke sektor energi kita akan naik semuanya,” sebutnya.
Karena itu, Anis Matta berharap pemerintah Indonesia perlu menyiapkan skenario jangka pendek untuk memadamkan kebakaran ekonomi yang akan sangat masif ditimbulkan dari dampak perang Rusia-Ukraina ini.
“Jika ekonomi Indonesia ingin selamat dari dampak krisis perang Rusia-Ukraina, maka perlu meniru langkah China dengan mereduksi angka pertumbuhannya dari 8 menjadi 5,5 persen,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Meutya meminta pemerintah untuk mewaspadai dampak geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi akibat perang Rusia-Ukraina.
“Kami sebagai Komisi I DPR meminta pemerintah Indonesia waspada terhadap dampak geopolitik, geoekonomi dan geostrategi perang Rusia Ukraina,” kata Meutya.
Sementara mantan Dubes Indonesia untuk Inggris Dr.Rizal Sukma berpendapat, “Indonesia tetap harus mengedepankan politik bebas aktifnya dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina saat ini, yakni tidak berpihak pada koalisi ke Amerika, Uni Eropa dan NATO atau aliansi Rusia dan China, kepentingan Indonesia hanya menolak penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian pelanggaran kedaulatan Negara oleh Negara lain, ketika Bung Hatta merumuskan kata bebas aktif itu, adalah berpihak kepada kepentingan Nasional Indonesia, tetapi memang ketika menentukan soal instrumen berpihak kepada kepentingan nasional itu yang susah”.
Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menambahkan, “Indonesia harusnya lebih berhati-hati dalam melihat konflik Rusia-Ukraina agar tidak terjebak dan terjerumus pusaran konflik yang diciptakan Amerika Serikat dan NATO, karena dimata saya Rusia tidak melakukan aneksasi atau invasi, Rusia tidak merancang untuk menduduki atau merebut Ukraina, hanya hegemoni Amerika Serikat (AS) dan NATO saja, harusnya kita abstain bukan mendukung resolusi Majelis Umum PBB,” kata Connie.
“Sebagai negara yang menggagas berdirinya Gerakan Non Blok, Indonesia harusnya meniru politik diplomasi yang dilakukan oleh Presiden RI pertama Soekarno, Indonesia harusnya tampil secara diplomatik, bukan ikut-ikutan seperti sekarang, Bung Karno jadi besar, karena kemampuan diplomasinya, Bung Karno sudah mengingatkan, PBB harus adil, ketika PBB tidak adil, semua ide besar, ide mulia hilang, makanya saya setuju PBB harus direformasi,” pungkasnya. (Anang)
