Rapat Koordinasi Pelaksanaan ILASPP yang digelar Kementerian ATR/BPN di Jakarta
Jakarta Persindo – Pemerintah terus mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah melalui optimalisasi program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Salah satu langkah kunci yang dinilai krusial adalah penyediaan peta dasar skala 1:5.000 secara masif.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan ILASPP yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis (29/01/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan membahas evaluasi kinerja ILASPP sepanjang 2025 sekaligus arah pelaksanaan program ke depan.
Menteri Nusron menekankan bahwa ketersediaan peta skala besar masih menjadi tantangan utama dalam percepatan RDTR. Ia mencontohkan penyelesaian peta 1:5.000 di Pulau Sulawesi yang baru dapat dimanfaatkan secara optimal pada pertengahan 2025. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi pelajaran agar penyusunan peta di wilayah lain dapat dipercepat.
Peta skala 1:5.000 dinilai sangat penting karena mampu menyajikan detail spasial secara akurat, mulai dari batas persil tanah hingga jaringan infrastruktur. Keakuratan data tersebut menjadi fondasi dalam penyusunan RDTR yang selanjutnya berperan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
ILASPP sendiri mulai berjalan sejak Agustus 2025 setelah disahkannya perjanjian pinjaman dengan World Bank. Program ini merupakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Kementerian Dalam Negeri. Mulai 2026, Kementerian Transmigrasi juga akan dilibatkan untuk membantu penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan, khususnya di kawasan transmigrasi.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, menyampaikan bahwa keterlibatan pihaknya dalam ILASPP diharapkan mampu mempercepat penuntasan persoalan agraria di wilayah transmigrasi. Ia menyebutkan, sepanjang 2025 telah dilakukan inventarisasi sekitar 300 hektare tanah transmigrasi yang kemudian dinilai oleh Kementerian Keuangan dengan nilai hampir Rp3 triliun.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah berencana menggelar rapat lanjutan guna membahas lebih detail rencana kerja ILASPP pada 2026, termasuk target pemetaan dan integrasi data lintas sektor.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
