Sertifikat tanah Lapas Pangkalan Bun telah disesuaikan dengan nomenklatur Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pangkalan Bun persindonesia.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pangkalan Bun Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah menyelesaikan proses penyesuaian nama instansi pada sertifikat tanah milik negara yang sebelumnya tercatat atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Rabu (4/11/2026). Kegiatan ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat.
Proses penyesuaian tersebut dilaksanakan oleh Ahmad selaku petugas Barang Milik Negara (BMN) Lapas Pangkalan Bun bersama Ghozi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat. Penyesuaian dilakukan sebagai tindak lanjut perubahan nomenklatur kementerian sekaligus memastikan kesesuaian identitas instansi yang tercantum dalam dokumen kepemilikan aset negara.
Dengan selesainya proses tersebut, sertifikat tanah Lapas Pangkalan Bun telah disesuaikan dengan nomenklatur Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan administrasi aset agar dokumen kepemilikan tanah tercatat sesuai dengan ketentuan dan identitas kelembagaan yang berlaku.
Penyesuaian dokumen ini juga merupakan wujud komitmen Lapas Pangkalan Bun dalam memperkuat tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara. Melalui koordinasi dengan instansi terkait, setiap dokumen aset diharapkan dapat terpelihara dengan baik serta memiliki kejelasan dan kesesuaian data administrasi.
Melalui penyelesaian penyesuaian sertifikat tanah ini, Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun terus berupaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMN sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Ke depan, penataan administrasi aset akan terus menjadi perhatian guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan secara optimal.
Jurnalis AGM
