BONDOWOSO, Persindonesia – Aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bondowoso, menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Selain itu, salah satu tuntutannya adalah soal carut marut distribusi pupuk subsidi di Bondowoso, Senin (5/9/202).
Aksi ratusan aktivis tersebut dilakukan di depan Gedung DPRD Bondowoso, dan Kantor Bupati Bondowoso.
Ketua PC PMII Kabupaten Bondowoso, M Firman Zah mengatakan, pemerintah gembar gembor soal ketahanan pangan nasional untuk memenuhi tingkat konsumsi masyarakat, salah satunya dengan memberikan pupuk bersubsidi kepada petani.
Namun kenyataannya, di Kabupaten Bondowoso masih banyak permasalahan yang belum tertuntaskan hingga saat ini, salah satunya dalam pendistribusian pupuk tersebut. “Kelangkaan dan praktek penyalahgunaannya masih kerap terjadi,” katanya.
Menurutnya, terdapat sejumlah petani yang dicatat telah menebus pupuk bersubsidi. Namun mereka tidak pernah menebus atau menerimanya.
Kuat dugaan ungkapnya, terdapat manipulasi (pemalsuan) data yang dilakukan oleh oknum-oknum kios atau distributor yang tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, pupuk bersubsidi dan penetapan harga eceran tertinggi telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Bondowoso nomor 188.45/146/430.4.2/2022.
Hal tersebut berbanding terbalik dengan aspirasi masyarakat yang mengeluhkan adanya ketersediaan pupuk, dengan harga tidak sesuai rata-rata di atas HET (Harga Eceran Tertinggi).
Bahkan di suatu wilayah tertentu harga pupuk bersubsidi berjenis NPK mencapai harga Rp. 500.000 per kwintal.
“Kelangkaan pupuk dan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini menjadi permasalahan yang kompleks bagi masyarakat,” jelas dia.
“Korlap massa aksi kemudian membacakan tuntutan aksi. Diantaranya mendesak pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, sesuai dengan SK Alokasi pupuk bersubsidi dan harga eceran tertinggi yang dikeluarkan oleh Bupati Bondowoso dengan Nomor 188.45/146/430.4.2/2022.
“Mendorong DPRD Kabupaten Bondowoso untuk membentuk Tim Khusus atau Panitia Khusus DPRD, dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi, agar tepat sasaran sampai kepada tangan para petani di Kabupaten Bondowoso,” kata Korlap Aksi Imron Rasyidi.
Pihaknya juga mendesak Pemerintah Kabupaten Bondowoso, memaksimalkan kerja dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk mengawal pendistribusian pupuk bersubsidi tepat sasaran sampai kepada tangan petani.
PMII juga meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk memberantas mafia pupuk bersubsidi, khususnya oknum yang menyalahgunakan data penerima tersebut.
Tuntutan lainnya yakni meminta aparat penegak hukum (APH), untuk melakukan tindakan tegas dalam memberantas mafia pupuk bersubsidi.
“Mendesak Pemerintah Bondowoso untuk mencabut izin kios atau distributor pupuk bersubsidi yang melanggar dan memanipulasi data penerima pupuk,” paparnya.
Kemudian Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir menyambut massa aksi PMII di depan kantornya. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Bahkan politisi PKB tersebut mengaku siap memenuhi desakan PC PMII Bondowoso, yakni untuk membentuk Pansus distributor pupuk bersubsidi. “Kami siap membentuk pansus pupuk bersubsidi,”pungkasnya.
Akibat demo mahasiswa ini, polisi lantas menutup Jalan Raya Bondowoso -Situbondo. Penutupan membuat lalu lintas dari arah Situbondo macet selama beberapa jam. Mahasiswa juga memblokade jalan.
Dalam aksinya, mereka juga membawa keranda mayat dan serta berbagai poster kecaman terkait harga BBM Naik. “Kami minta pemerintah secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM yang saat ini merajalela, “pintanya korlap
