Badung persindonesia.com, 8 Juli 2025 – Pemerintah Kabupaten Badung menyampaikan jawaban resmi terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (8/7). Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Dalam sambutannya, Bupati Badung menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan kritik konstruktif yang disampaikan oleh DPRD. Ia menyebut sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berpihak pada masyarakat.
Penyusunan APBD Lebih Realistis dan Transparan
Menanggapi masukan dari Fraksi PDI Perjuangan, Pemerintah Badung menegaskan bahwa penyusunan APBD telah dilakukan sesuai regulasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ke depan, penyusunan APBD diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan fokus pada kebutuhan riil masyarakat.
Sementara itu, menanggapi Fraksi Golkar, Bupati menyatakan bahwa Pemkab akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sistem digital berbasis teknologi informasi. Di antaranya melalui implementasi Sistem Informasi Optimalisasi Pendapatan Daerah (SIOPD), e-Ticketing untuk objek wisata, dan sistem parkir digital di Pantai Kuta.
Dukungan terhadap Infrastruktur dan Sektor Pariwisata
Pemerintah juga menerima usulan dari Fraksi Gerindra mengenai pentingnya alokasi PAD sektor pariwisata untuk pembangunan dan pemeliharaan destinasi wisata secara berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan program prioritas Pemkab dalam APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026.
“Lima sektor dasar menjadi prioritas kami, yaitu infrastruktur, keamanan dan kenyamanan destinasi, pelayanan publik, lingkungan, dan promosi,” ujar Bupati.
Pemkab juga memaparkan langkah strategis dalam menanggulangi enam persoalan klasik, seperti pengelolaan sampah berbasis sumber, peningkatan infrastruktur jalan, beautifikasi kota melalui penataan jaringan utilitas dan taman telajakan, pembangunan proyek LRT bawah tanah dari Bandara menuju Central Parkir Kuta, serta peremajaan lampu jalan dengan sistem LED.
Selain itu, akses air bersih di wilayah Kuta Selatan menjadi perhatian khusus dengan pelibatan Perumda Tirta Mangutama melalui kerja sama bisnis ke bisnis (B2B). Layanan “Kontak Bupati” juga diperkuat untuk merespons aduan masyarakat secara cepat dan akurat.
Harapan Disepakatinya Ranperda APBD 2024
Di akhir penyampaian, Bupati Badung berharap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat disepakati bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh anggota DPRD Badung dalam mendukung pembangunan daerah.
“Semoga sinergi yang telah terjalin ini terus terjaga untuk mewujudkan masyarakat Badung yang bermartabat, sejahtera, dan berdaya saing,” tutupnya.
@krg
