Realisasi Program ATR/BPN 2025 Lampaui Target, Penanganan Sengketa Tertinggi Capai 282 Persen

Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Aula Prona Lantai 7, Jakarta

Jakarta Persindo – Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepanjang tahun 2025 mencatat hasil menggembirakan. Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengungkapkan bahwa sebagian besar program strategis pertanahan berhasil direalisasikan sesuai target, bahkan sejumlah indikator kinerja melampaui 100 persen.

Paparan tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, Rabu (14/01/2026). Dalu Agung menyebutkan bahwa capaian output menunjukkan tren positif pada hampir seluruh sektor layanan pertanahan dan tata ruang.

Salah satu capaian signifikan terlihat pada penyusunan peta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dari target 1.552.000 bidang, realisasi mencapai 1.584.476 bidang atau setara 102,06 persen. Sementara itu, realisasi persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota juga terus berjalan sesuai perencanaan.

Selain PTSL, penetapan tanah ulayat menjadi salah satu program yang melampaui target dengan capaian mencapai 133 persen. Program strategis lainnya, seperti penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah, tercatat mencapai 97,13 persen, sementara akses peta Zona Nilai Tanah berhasil direalisasikan sepenuhnya atau 100 persen.

Kinerja tinggi juga ditunjukkan dalam pengendalian penguasaan tanah. Penerbitan penetapan tanah terlantar serta hasil pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 124 persen. Bahkan, penanganan sengketa pertanahan mencatat capaian tertinggi dengan realisasi 282,99 persen dari target yang ditetapkan.

Dari sisi anggaran, realisasi pagu efektif Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73 persen dari total anggaran sebesar Rp6,40 triliun. Menurut Dalu Agung, capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus kontribusi nyata terhadap peningkatan kepastian hukum pertanahan dan tata kelola agraria nasional.

Memasuki tahun 2026, ATR/BPN mengelola pagu efektif sebesar Rp8,87 triliun. Dalu Agung menargetkan serapan anggaran hingga 98 persen serta menempatkan ATR/BPN dalam 10 besar kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik.

Ia menegaskan bahwa fokus pelaksanaan program tahun 2026 diarahkan pada percepatan pelayanan pertanahan, penguatan digitalisasi, peningkatan kualitas data, serta penyelesaian tunggakan layanan. Reforma agraria, penataan tanah, dan penyelesaian sengketa akan tetap menjadi prioritas utama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Rapat pimpinan tersebut dipimpin oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Kegiatan diikuti oleh jajaran pimpinan pusat serta Kantor Wilayah BPN Provinsi di seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring.

Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *