Reforma Agraria Jadi Strategi Pemerintah Tekan Kemiskinan Ekstrem, Nusron Wahid: “Tanah untuk Rakyat agar Bisa Produktif”

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid

 

Banten persindonesia.com – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menekan angka kemiskinan ekstrem melalui implementasi program Reforma Agraria. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pemberian akses lahan kepada masyarakat miskin menjadi langkah strategis agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.

“Memberikan tanah kepada masyarakat miskin untuk dikelola, khususnya di bidang pertanian, merupakan bagian dari program Reforma Agraria. Inilah salah satu upaya nyata pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan,” ujar Nusron saat melakukan kunjungan kerja ke B Universe, di Banten, Kamis (6/11/2025).

Menurut Nusron, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan fungsi dan ketersediaannya. Ia menekankan bahwa lokasi tanah yang disediakan tentu harus disesuaikan dengan peruntukannya.

“Tidak semua wilayah bisa dijadikan lahan pertanian. Misalnya, kalau ada yang minta tanah di sekitar Monas, tentu tidak memungkinkan. Namun di daerah seperti Cianjur Selatan, Garut Selatan, atau Sukabumi Selatan, insyaallah tersedia lahan yang cocok untuk pertanian,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nusron menegaskan bahwa tanah yang diberikan melalui program ini akan berstatus Hak Pakai, bukan Sertipikat Hak Milik (SHM). Tanah tersebut tetap menjadi Hak Pengelolaan (HPL) negara agar tidak diperjualbelikan dan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.

“Pengalaman kami menunjukkan, banyak tanah hasil Reforma Agraria yang sudah berstatus SHM justru dijual kembali. Karena itu, kali ini kami pastikan tanah diberikan dalam bentuk Hak Pakai agar manfaatnya berkelanjutan,” ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal dan Transformasi Layanan Pertanahan, Syarif Syahrial, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, serta Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Prasetyo Wiranto.

Melalui Reforma Agraria, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan lahan, tetapi juga kesempatan untuk keluar dari jerat kemiskinan melalui usaha pertanian yang produktif dan berkelanjutan.

(Humas ATR/BPN Gianyar Bali)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *