Persindonesia.com Jembrana — Rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Jembrana melakukan regrouping terhadap sembilan sekolah dasar (SD) di wilayah setempat mendapat penolakan dari sejumlah orang tua murid. Menyikapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Jembrana melalui Komisi I melakukan kunjungan kerja ke beberapa sekolah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Kunjungan lapangan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutarmi, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jembrana I Gusti Anom Saputra. Dua sekolah yang dikunjungi berada di Kecamatan Melaya, yakni SD Negeri 1 Warnasari dan SD Negeri 3 Candikusuma.
Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutarmi mengatakan, pihaknya turun langsung ke sekolah guna mendengarkan secara langsung aspirasi dan keluhan orang tua murid terkait rencana regrouping sekolah dasar di Kecamatan Melaya.
Over Kapasitas, Pemkab Klungkung Revitalisasi Sejumlah TPA Jadi TPST
“Di SD Negeri 1 Warnasari yang rencananya akan diregrouping ke SD Negeri 2 Warnasari, kami mendengarkan keluh kesah orang tua murid. Mayoritas dari mereka bekerja sebagai buruh bangunan dan petani, sehingga memiliki keterbatasan waktu dan biaya,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Sri, SD Negeri 1 Warnasari memiliki 63 siswa dengan delapan tenaga pendidik. Para wali murid menyampaikan kekhawatiran jika regrouping dilaksanakan, jarak tempuh anak ke sekolah akan menjadi lebih jauh dan berpotensi menyulitkan, khususnya bagi siswa kelas rendah.
“Selain itu, mereka juga mengkhawatirkan kualitas pembelajaran apabila terjadi penggabungan sekolah dan kelas. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat perhatian guru terhadap masing-masing siswa menjadi tidak maksimal,” terangnya.
Soroti Kebijakan Toko Modern dan Genjot Kinerja PDAM, DPRD Bangli Godog 2 Ranperda
Sri juga mengungkapkan, kondisi berbeda ditemukan di SD Negeri 3 Candikusuma. Sekolah tersebut memiliki 56 siswa dengan 10 orang guru dan menyatakan kesiapan apabila kebijakan regrouping ke SD Negeri 2 Nusasari nantinya diterapkan.
“Pihak sekolah bahkan merencanakan untuk mengundang Dinas Pendidikan Kabupaten Jembrana pada 7 Januari 2026 guna menggelar rapat bersama. Rapat tersebut bertujuan memantapkan rencana regrouping agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kondisi sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, serta kenyamanan dan kebutuhan peserta didik,” ungkapnya.
Dari hasil kunjungan lapangan tersebut, pihaknya menyimpulkan, kebijakan regrouping sekolah pada dasarnya bertujuan menjaga kualitas pendidikan sekaligus menekan biaya operasional sekolah. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran dan penolakan dari sebagian wali murid yang menilai regrouping dapat berdampak pada jarak tempuh dan kenyamanan belajar anak.
Awal 2026, Bupati Badung Tinjau Langsung Lokasi Rawan Banjir di Jimbaran
“Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada wali murid agar tujuan regrouping ini dapat dipahami secara menyeluruh,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyoroti dampak pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) yang cukup dirasakan daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan desa. “Dihapuskannya alokasi dana pendidikan dan kesehatan dari pemerintah pusat menyebabkan keterbatasan anggaran, termasuk untuk pembiayaan operasional sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ucapnya.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama Bupati Jembrana terus melakukan penyesuaian dan penyisiran anggaran agar gaji ASN dan BPTPG tetap dapat dipertahankan.
BPN Pusat Dorong Kolaborasi Lintas Instansi, Konflik Agraria Desa Soso Berakhir Damai
“Terkait tenaga pendidik, secara umum rasio jumlah siswa dan guru masih tergolong mencukupi. Namun, persoalan pemerataan guru antar sekolah masih menjadi kendala. Selain itu, tidak adanya formasi guru baru dalam tiga tahun terakhir, sementara sejumlah guru memasuki masa pensiun, menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian agar kualitas pendidikan di Kabupaten Jembrana tetap terjaga ke depan,” pungkasnya. Ts
