PersIndonesia.Com,Bangli- Kondisi sejumlah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Bangli masih cukup memprihatinkan. Pasalnya, dari sebanyak 86 jumlah TK di Bangli, yang terdiri dari19 TK Negeri serta 67 TK swasta secara umum SDM-nya rata-rata belum memenuhi klasifikasi pendidikan guru TK dan juga Sarana Prasarana (Sarpras) yang dimiliki juga masih minim. Hal ini disampaikan Kabid PAUD dan Pendidikan Non Formal Disdikpora Bangli, Ni Putu Eka Noviani pada hari, Kamis 24 Juli 2025.
Lebih lanjut dikatakan dari jumlah TK Swasta yang ada di Kabupaten Bangli sebagian besar di bawah naungan Desa. Ia juga mengatakan jumlah PAUD di Bangli sebanyak 120 dan sebagian besar justru menaungi satuan pendidikan Kelompok Bermain (KB) dengan usia 3-4 tahun dan TK dengan usia 5-6 tahun.
Baca Juga : Antisipasi Perploncoan, Disdikpora Bangli Pastikan Terapkan MPLS Ramah
Secara formil kelompok belajar merupakan pendidikan non formal (tidak wajib). Sedangkan TK wajib. Karena mulai tahun ini jadi salah satu syarat untuk bisa ke jenjang SD. “Setahun saja di TK, boleh lanjut ke SD”, ungkap Eka Noviani.
Hasil pendataan dari pusat, disampaikan pula, semua Desa di Bangli sudah ada sekolah TK. Bahkan, di salah satu Desa/Kelurahan di Bangli sampai ada dua TK. Hanya saja, diakui, kondisi TK di Bangli terutama yang swasta masih tergolong cukup memprihatinkan.
Kebanyakan SDM-nya masih kurang. “Banyak guru TK yang belum memenuhi klasifikasi pendidikan. Masih ada tamatan SMA yang menjadi guru,” terangnya.
Menurutnya, hal itu terjadi, karena guru TK diangkat oleh Desa sesuai peraturan Desa dan orangnya juga dari Desa setempat. Bahkan terkadang pegawai desa yang diperbantukan sebagai guru. “Untuk guru TK, tidak bisa didatangkan dari desa lain karena penganggarannya menggunakan dana desa,” jelas Eka Noviani.
Selain persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang, lanjut Eka Noviani, kondisi sarana prasarana yang ada di TK swasta rata-rata masih minim dan terbatas, semisal alat permainan edukasi. “Alat permainan edukasi jumlahnya terbatas, karena tergantung anggaran dari Dana Desa. Sementara untuk TK Negeri, relatif sudah lebih memadai,” bebernya.
Baca Juga : Dukung Visi DBON, Disdikpora Provinsi Bali Gelar FOP Tahun 2022
Tindak lanjut dari berbagai kendala yang dialami di satuan pendidikan TK, Disdikpora mengaku telah melakukan berbagai upaya, seperti memberikan motivasi selalu saat turun ke Sekolah agar rekan-rekan guru yang masih muda bisa melanjutkan minimal ke S1.
“Dan setiap pelatihan dan sosialisasi kami juga kerap mengundang Kepala Sekolah dan Operator untuk meningkatan kualitas pelayanan yang diberikan”, tegasnya.
