Badung Bali | persindonesia.com – SMK PGRI 1 Badung (SKARISBA) mendapat kehormatan kedatangan seorang Senator. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau disingkat Arya Wedakarna (AWK), anggota DPD Bali periode 2019-2024, dalam upaya menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat pendidikan, AWK bertandang ke SMK PGRI 1 Badung pada Senin siang tgl 31 Agustus 2021.
Di SMK yang beralamat di jalan Leko Latu Gerih Badung ini AWK disambut baik oleh Pembina Sekolah Dr.Drs.I Made Gede Putra Wijaya,SH.,M.Si, beserta staf, guru SMK PGRI 1 Badung dan juga Pengurus YPLP PGRI Badung diantaranya Drs.I Made Tambun (Bendahara), Drs.I Gusti Ketut Sukadana(Sekretaris).
DR.Putra Wijaya mengawali pembicaraan dengan menukik langsung kearanah persoalan pokok yang dialamai oleh sekolah-sekolah swasta seperti yang terjadi di SMK PGRI 1 Badung, direcord dari ucapan Dr.Putra Wijaya, dewasa ini masih terjadi adanya dikotomi oleh pemerintah, pemerintah menganaktirikan sekolah swasta, dalam hal batuan, ataupun saat PPDB, sementara mediasi masih sulit dilakukan dan hingga kini belum mendapat respon yang positif.
PPDB tahun 2021 hampir seluruh perguruan swasta anjlok dalam jumlah penerimaan murid baru, akibat dibangunnya sekolah-sekolah SMA/SMK Negeri dengan alasan banyak siswa yang tercecer dan langsung menggerus jumlah perolehan siswa baru sekolah swasta. Hal ini diapresiasi oleh AWK untuk ditindaklanjuti.
AWK dalam pemaparannya kepada awak media yang hadir, mengungkapkan kedatangannya dalam upaya bersilaturahmi dan juga membahas tentang eksistensi sekolah, diungkapkan, pertemuan yang seharusnya membahas tentang eksitensi sekolah dan bantuan relaksasi untuk siswa , ternyata saya mendapatkan informasi kondisi yang cukup mengagetkan, sekolah- sekolah suasta dengan contoh di SMK PGRI 1 Badung ini ternyata ada masalah yang datang justru berawal dari pengambil kebijakan, salah satunya berimbas pada saat PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) terjadi menurunnya jumblah siswa baru tidak saja di satu sekolah suasta tapi rata-rata sekolah sekolah suasta di seluruh Bali.
Ini masalah tentang politik anggaran dimana ada angaran-anggaran yang seharusnya, memang saya selaku pembuat Undang-Undang dan Pengawas Undang-Undang, dari pusat ada suatu keterbukaan juga dimana ada ijin terkait di Pemerintah Daerah untuk bisa memodifikasi politik anggaran itu, dan kita tahu SMK memang di bawah provoinsi, tapi bagaimana Kabupaten dan Provinsi juga bisa membantu sekolah suasta secara maksimal. Angka-angkanya juga tidak terlalu besar untuk ukuran APBD, maka dari itu ini akan saya tidaklanjuti, ungkap AWK.
Beberapa info yang masuk terkait PPDB menurut AWK , “yang pertama terkait PPDB, adanya indikasi oknum-oknum Anggota Dewan DPRD yang bermain dan juga saya rasa Dinas Pendidikan juga cuci tangan dalam hal ini, tukas AWK.
Kedepan dirinya akan melakukan koordinasi dengan perguruan-perguruan suasta kemudian dan akan menindaklanjuti nanti di provinsi, juga regulasi di tingkat Nasional itu Pasti.
Terkait evaluasi dengan system PPDB Zonasi AWK akan menyampaikan kepada Menteri, kemudian yang lain dari Senayan pasti akan mengatur bagaimana penyempurnaan peraturan perundang-undangan di tingkat Nasional, demikian seperti yang diungkapkan AWK.
Sementara Dr.Putra Wijaya, dipenghujung acara memberikan penjelasan bahwa ada sebanyak 1 lemari Ijasah siswa yang belum diambil dengan jumblah berkisar 500san lebih, pihaknya secara lues memberikan kelonggaran untuk mencicil tunggakan-tunggakan yang belum dibayar, namun juga surat keterangan tamat belajar sebagai pengganti Ijasah diberikan kepada siswa yang telah tamat agar bisa mencari pekerjaan dan kemudian bisa mencicil penebusan ijasahnya.
Ini juga imbas, akibat dari hilangnya bantuan Bosda dan Bantuan Provinsi yang tak kunjung cair yang biasanya digunakan untuk membayar SPP siswa dan juga membayar ujian, kami berharap kepada Pak Senator AWK untuk bisa memberikan mediasi lebih lanjut guna menyelesaikan permasalahan ini, harap Dr.Putra Wijaya.
Tim.
