Persindonesia.com Jembrana – Menjamurnya toko modern di Kabupaten Jembrana diyakini lantaran adanya perubahan dari Permendag tahun 2009 dengan RBA Permendag 2021, dalam hal ini peran aturan dari daerah sangat kecil dari pada aturan dari pemerintah pusat. Disini kedudukan peraturan pemerintah pusat tinggi dengan aturan daerah.
Diketahui juga menjamurnya toko modern berjejaringan tidak lepas dengan aturan daerah yang terkesan lambat merespon terhadap perubahan-perubahan aturan di pusat, sejak keluarnya aturan baru tersebut. Sehingga izin operasional tidak bisa dibendung, bahkan provinsi pun dikatakan tidak bisa membatasi dengan adanya aturan baru tersebut.
Saat dikonfirmasi terkait adanya toko modern berjejaringan di Desa Yehembang yang dekat dengan pasar tradisional, Kasat Pol PP Jembrana I Made Leo Agus Jaya mengatakan, pihaknya sudah mengecek langsung kelokasi terkait kelengkapan perizinan, akan tetapi pihak perusahaan sudah memiliki bukti lengkap terkait perizinan.
Desember Berlaga di Singapura, SMAN 19 Kabupaten Tangerang Juara Albirex Southeast Asian Cup
“Disini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Disana memang terlihat dekat sekali dengan pasar tradisional, itu karena izin semua keluar dari pusat, aturan yang ada dari pebup nomor 12 tahun 2013 tentang toko modern itu lebih tinggi aturan dari pusat,” jelasnya. Rabu (26/7/2023).
Menurutnya, acuan yang dipakai di perbup tentang toko modern itu sudah tidak ada, Permendag 2009 sudah sampai sekarang ke RBA Permendag 2021. “Ini sekarang yang mengatur tentang perdagangan. kalau aturan yang lama kami terapkan, kami sebagai penindak pasti kalah, lantaran aturan lebih tinggi dari pusat,” ucapnya
Leo mengaku, saat melakukan penindakan, pihaknya merasa kesulitan lantaran banyak aturan-aturan yang belum disesuaikan dengan perkembangan saat sekarang. “Sekarang masyarakat hanya tahu alfamart dan indomaret saja, mereka tidak tahu toko modern lainnya, ada juga di Desa Pekutatan toko modern lokal yang berada dekat dengan pasar tradional,” terangnya.
Wagub Bali Cok Ace Dukung Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Libatkan Desa Adat
Disisi lain, menurut Leo, Dilihat dari posisi aturan, Pemda yang membidangai masing-masing memang lambat merespon terhadap perubahan-perubahan aturan di pusat. “Mereka kalah cepat dengan pusat. Kalau ada aturan baru semestinya bagaimana kita mensisati di daerah. Disini kita yang menjadi sulit, semua aturan yang kami pakai tidak mengena,” ungkapnya
Sementara Bidang Badan Perlindungan Masyarakat I Kadek Rita Budhi Atmaja menambahkan, terkait dengan toko berjejaringan dalam hal ini sedikit pun tidak ada aturannya, yang ada aturannya hanya toko modern. “Kalau kita lihat, divinisi toko modern adalah swalayan yang menggunakan komputer, sekarang semua toko mempunyai komputer (kasir) disini kita lambat mengikuti aturan,” katanya.
Menurut Rita, toko modern seharusnya berjarak 2 kilo dari toko tradisional, akan tetapi sekarang tidak ada yang menggunakan aturan tersebut tentang toko berjejaringan, mereka membangun udaha dimana pun boleh. “Toko modern dan toko modern berjejaringan yang mempunyai jaringan harus dibedakan. Untuk aturan toko modern berjeraringan kita belum ada, hanya ada aturan toko modern saja,” bebernya.
Webinar TP PKK Bali, 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru
Untuk toko modern berjejaringan ini ada 2 tipe yaitu corporate dan franchise, menurutnya, type corporate ini yang bahaya, semua persediaan langsung dari pusat dan keuntungan tidak ada untuk Jembrana, untuk type franchise keuntungan ada di daerah mereka bisa membeli produk lokal yang ada di daerah seperti kita di Jembrana, uangnya pun bisa berputar di Jembrana.
“Seperti di Jembrana mereka menggunakan type franchise ciri-cirinya mengarah ke sewa lahan akan tetapi kebanyakan itu semua ditutup oleh pengusaha, franchise padahal corporate, kita disini kesulitan untuk hal tersebut, ditambah lagi mereka hanya menyewa toko saja kepada masyarakat, dan masyarakat menyewakan toko kepada mereka. Mereka bawa brand tersendiri dan sudah menpunyai izin,” ucap Rita.
Lebih jelasnya Rita mengatakan, terkait boleh dan tidaknya, itu hanya internal perusahaan saja yang punya kuasa. Pihaknya tidak sampai mengatur lebih dalam lagi. “Kami sebagai penegak perda, kalau dalam artian perda itu bertentangan dengan aturan diatasnya kita salah juga. Ranah penindakan kami hanya sampai izin pembangunan (PBG), kalau izin oprasionalnya kami tidak bisa, provinsi pun juga tidak bisa,” pungkasnya. Dar
