Badung 24 Juni 2022 – SMK PGRI 1 Badung melaksanakan workshop review kurikulum dan sosialisasi implementasi kidikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2022/2023, dilaksanakan selama dua hari mulai tgl 24 hingga 25 Juni 2022 di Lobi Hotel Skarisba(SMK PGRI 1 Badung).
Dihadiri oleh Kabid SMK Disdikpora Provinsi Bali Made Sutarjana, S.Sos., MM, membuka acara sekaligus sebagai narasumber, Pengawas SMK Provinsi Bali Drd.I Wayan Widjana, sekaligus sebagai narasumber, Pembina Sekolah SMK PGRI 1 Badung Dr.Drs.I Made Gede Putra Wijaya,S.H.,M.Si, mewakili sekolah, Komite Sekolah Drs.I Putu Puspa, dan Drs.Sudirga mewakili Yayasan, Praktisi Hospitality Ketut Swastika(narasumber), juga hadir Kepala SMK PGRI 3 Badung Drs.Made Tambun.
Diawali dengan doa dilanjutkan dengan dikumandangkan Lagu Indonesia Raya dan acara dibuka secara resmi oleh Kabid SMK Prov.Bali I Made Sutarjana, S.Sos., MM, yang kemudian berlanjut sebagai narasumber terkait kebijakan positif Disdikpora Bali, terkait IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka).
Dalam workshoop Praktisi Dunia Industri Perhotelan I Ketut Swastika sebagai narasumber memaparkan ; ada puluhan macam keahlian atau soft dan hard skill yang harus disiapkan oleh tenaga pendidikan atau pengajar sehingga siswa siswinya kedepannya akan menjadi calon pekerja yang handal yang akan bisa bersaing di dunia global.
Tahun 2023 hingga tahun 2030 oleh sumber yang terpercaya bahwa kedepannya tenaga-tenaga manusia akan digantikan oleh tenaga-tenaga mesin, jadi teknologinya juga harus dipelajari, bagaimana konsep teknologi bisa masuk ke dalam dunia pariwisata seperti sekarang.
Jadi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk itu, siswa-siswi dituntut untuk bisa belajar mandiri sekaligus mengupdit diri untuk mengarah penguasaan teknologi, demikian kutipan singkat yang dipaparkan oleh Praktisi Ketut Swastika.
Secara khusus kepada awak media yang hadir, Pembina SMK PGRI 1 Badung, Dr.,Drs., I Made Gede Putra Wijaya, S.H.,M.Si., kepada awak media mengungkapkan ; Selaku Pembina SMK PGRI 1 Badung, saya mengucapkan terima kasih kepada pak Kabid SMK yang telah hadir di acara Workshop SMK PGRI 1 Badung, yang tentu memberi motivasi tersendiri bagi civitas SMK PGRI 1 Badung.
Menyongsong tahun ajaran baru 2022-2023, telah ada surat Keputusan dari Badan Asesmen Pendidikan akan dilaksanakannya pelaksanaan IKM yakni implementasi Kurikulum Merdeka.
Saya berharap, bapak ibu, rekan-rekan Guru dan staf administrasi dapat mengikuti arahan Bapak Kabid sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan implementasi kurikulum merdeka tersebut, kata Dr.Putra Wijaya.
Workshop ini sangat penting, bertujuan untuk mempersiapkan staf pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah ini dalam implementasi Kurikulum Merdeka dengan tiga variasi belajar, antara lain : Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, dan Merdeka Berbagi, tentu workshop ini akan memberikan arahan kepada kami untuk menentukan sikap pilihan menyesuaikan dengan kemampuan situasi dan kondisi masing-masing sekolah.
Bahwa review kurikulum adalah sebuah keniscayaan, merubah kurikulum sebuah keharusan, jelasnya.
Terkait perkembangan teknologi ; Untuk mengantisipasi kami di SMK PGRI 1 Badung memiliki fasilitas yang memadai, bahkan fasilitas kami bersetandar internasional melebihi standard yang digunakan oleh sekolah-sekolah negeri. Tinggal bagaimana SDM yang ada di sekolah ini bisa memanfaatkannya, ungkap Dr. Putra Wijaya penuh semangat.
Terkait BOSDA, Dr.Putra Wijaya secara khusus mengatakan ; Ditengah kondisi sulitnya mendapat siswa baru berimbas banyak sekolah swasta di Bali banyak yang mati suri. Ibarat hidup segan, mati tak mau. Hal tersebut dipicu oleh adanya tumpang tindih kebijakan pemerintah yang keberpihakannya lebih besar kepada sekolah negeri. Sedangkan keberadaan sekolah swasta jadinya seakan-akan kurang mendapat perhatian. Ditambah lagi, pemerintah terus membangun sekolah-sekolah negeri di tiap daerah membuat kondisi sekolah swasta kian terjepit.
Peran sekolah swasta juga berkontribusi besar pada pola pendidikan di suatu wilayah sebelum adanya sekolah negeri. Dengan adanya kebijakan penambahan ruang kelas baru dan pembangunan sekolah baru, maka sekolah swasta kian terjepit. Belum lagi sejak SMA/SMK dikelola provinsi praktis sudah tidak mendapat anggaran BOSDA.
Kalau dulu, ketika masih di bawah Kabupaten/Kota, masih dapat. Tapi sekarang tidak. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan agar dana BOSDA ini kembali dianggarkan. Kemudian, perlu juga dipertimbangkan pembangunan sekolah negeri jangan sampai bangun mematikan sekolah swasta,” tegas Dr.Putra Wijaya.
Terkait rencana pemerintah untuk meregulerkan Sekolah Bali Mandara, sehingga anggaran untuk sekolah ini bisa membantu sekolah swasta, dengan keras Dr.Putra Wijaya mengatakan ; Itu kami mohon dengan sangat agar wacana ini benar-benar nanti diwujudkan. Jangan sampai kemudian wacana itu hanya tinggal dalilnya saja, demikian.
tim*
