Persindonesia.com Jembrana – Untuk meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah di Kabupaten Jembrana, yang selama ini diyakini belum maksimal, Pemkab Jembrana terus melakukan evaluasi bersama DPRD Kabupaten Jembrana. Satu-satunya cara meningkat PAD Jembrana dengan cara pajak bumi dengan menaikan NJOP individu seperti menaikan NJOP tanah yang dilalui oleh jalan tol, serta bangunan perusahan yang sekala besar di Jembrana.
Selain itu, untuk mengurangi kebocoran pajak di bidang perikanan serta pajak di perusahaan tambak udang yang ada di Kabupaten Jembrana selama ini belum tersentuh secara maksimal. Hal tersebut menjadi target evaluasi Pemkab Jembrana Bersama DPRD Jembrana pada tahun 2023. Sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, “Jembrana Emas 2026”.
Akhirnya! Ranperda APBD Jembrana tahun 2023 ditetapkan menjadi Perda
Saat dikonfirmasi awak media setelah Rapat Paripurna VI DPRD Kabupaten Jembrana Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) I Komang Wiasa mengatakan, untuk meningkatkan PAD Jembrana di tahun 2023, Pihaknya akan mulai menaikan NJOP tanah yang dilalui oleh jalan tol. “Kita menaikan NJOP tanag yang dilalui jalan tol bukan menaikan secara masal, melainkan secara individu, sehingga tidak berpengaruh terhadap rakyat yang lain,” terangnya. Kamis (10/11/2022)
Selanjutkan, lanjut Wiasa, akan menaikan pajak bumi, pajak bangunannya dihitung dari investasi jalan tol itulah pengenaan pajak bumi bangunan nantinya. “Di wilayah Time Park di Pekutatan, disana nantinya banyak adanya investasi dinaikan juga NJOP nya. Kami juga sekarang sedang mendata semua obyek HDB yang besar-besar, seperti perusahaan carun, Bank BUMN, pabrik besar lainnya itu juga akan dinaikan NJOP nya,” ujarnya.
Aplikasi JALA, Mudahkan Petambak Pelihara Udang
Menurutnya, kalau sudah NJOP dinaikan berpotensi pendapatan dari PBB sangat tinggi, ini dilakukan pada tahun 2023. “Untuk saat ini yang paling besar mendukung PAD Jembrana adalah pajak penerangan jalan, BPHTB itu semua yang sudah bisa melampoi target, yang menjadi beban untuk pencapaian target PBB. Kedepan kita akan bekerjasama dengan pihak desa membentuk mantri pajak untukmenguruh pajak di desa,” bebernya.
Wiasa juga menjelaskan, PAD Jembrana hingga saat ini sudah naik menjadi Rp. 11 miliar di perubahan. “Tanpa NJOP dinaikan secara individu perusahan yang besar dan yang kaya-kaya tetap tidakbisa menghasilkan pendapatan bagi daerah. Konsep ini sesuai dengan konsep bapak bupati Jembrana Emas 2026. Sesuai temuan BPK dari tahun 2014 NJOP Jembrana sebenarnya sudah seharusnya naik. Sampai saat ini sudah 11 jenis pajak kita layani,” ujarnya.
Pemkab Jembrana Buka Seleksi PPPK, Kuota Paling Besar Jatuh di Pendidikan
Wiasa juga menjelaskan, untuk sekarang ini yang belum menjapai target adalah retribusi penimbangan ikan di Pengambengan, yang sebelumnya menggunakan timbangan manual sekarang harus menggunakan timbangan digital. “Sekarang targetnya tidak tercapai sebanyak 50 persen. Penyakitnya sudah kita temukan, ini nanti kita tangani selanjutnya. Kita juga menyoroti perusahan tambak yang ada di Jembrana. Itu kita garap selanjutnya. Kita lemah di perda tentang retribusi hasil produk perikanan, hanya retribusi saja kita tidak dapat apa disana,” katanya.
Pijhaknya kedepan akan terus melibatkan DPRD Jembrana untuk mengevaluasi. “Untuk di Pariwisata target kita hanya 2 miliar, kedepannya kita naikan pajak di pariwisata seperti pajak restaurant, selama ini pajak restaurant hanya 200 ribu per bulan itu sangat jauh dari target. Hari ini target pajak kita hampir 80 persen di musim susah ini kenaikan dari sebelumnya sudah lumayan besar. Nanti kedepan setiap bulan akan dievaluasi capaian target PAD yang melibatkan DPRD Jembrana serta kejaksaan,” pungkasnya. Vlo
