Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta,

Jakarta Persindo – Kinerja awal tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menunjukkan tren positif. Hingga akhir Maret 2026, realisasi anggaran kementerian tersebut telah mencapai lebih dari 20 persen dari total pagu tahun berjalan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan capaian tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Menurut Nusron, progres ini mencerminkan percepatan pelaksanaan berbagai program strategis, termasuk yang masuk dalam kategori Program Strategis Nasional (PSN). “Capaian triwulan pertama sudah mencapai 20,10 persen dan kami optimistis angka ini akan terus meningkat seiring percepatan di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejumlah program utama seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemetaan bidang tanah, serta penanganan sengketa pertanahan telah menunjukkan perkembangan signifikan. Meski demikian, beberapa kegiatan lainnya masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif.

Nusron menegaskan bahwa keterlambatan pada sebagian program bukan disebabkan hambatan, melainkan upaya memastikan pelaksanaan berjalan tepat sasaran. “Kami ingin semua kegiatan berjalan dengan kualitas yang baik, sehingga tahap persiapan menjadi penting,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, DPR turut memberikan sejumlah catatan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menekankan agar pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia meminta agar seluruh kegiatan yang dibiayai APBN benar-benar berdampak pada pembangunan nasional serta kesejahteraan publik. “Yang kami tekankan adalah outcome dan impact, bukan sekadar realisasi anggaran,” tegasnya.

DPR juga mengingatkan pentingnya disiplin dalam pelaksanaan belanja negara agar tetap sesuai dengan kontrak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat kerja ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta jajaran pejabat tinggi di lingkungan ATR/BPN.

Dengan capaian awal yang cukup positif, pemerintah berharap pelaksanaan program pertanahan sepanjang 2026 dapat semakin cepat dan tepat sasaran, sejalan dengan target reformasi agraria dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional