Persindonesia.com, Bangli – Menyusul adanya wacana penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) yang dilontarkan oleh Gubernur Bali membuat petani di Danau Batur, Kintamani belakangan mulai ketar ketir alias meringis. Dan sebagai tindak lanjut, mereka pun sempat mempertanyakan hal tersebut ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli .
Kadis PKP Bangli I Wayan Sarma saat dikonfirmasi membenarkan adanya pernyataan dari Gubernur Bali saat pidato penanda dimulai 100 tahuna Haluan Bali Era Baru tanggal 22 Desember lalu di Denpasar. “Saya sendiri mendengar langsung pernyataan Pak Gubernur tersebut,” ujarnya kepada awak wartawan, Selasa (6/1/2026).
Baca Juga : Soroti Kebijakan Toko Modern dan Genjot Kinerja PDAM, DPRD Bangli Godog 2 Ranperda
Kata Sarma, pasca hal itu tersiar di media sosial, para petani di Danau Batur, memang sudah banyak mempertanyakan hal tersebut pada pihaknya. Karenanya, kita pro aktif akan berkoordinasi sehingga bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan para petani ikan.
“Banyak petani yang menanyakan ke kita. Malah ada ngirim video ucapan pak Gubernur tersebut”, ujar Kadis asal Tembuku Bangli ini.
Diakui pula, jauh sebelumnya, Dinas PKP Kabupaten Bangli telah sempat melakukan kajian (Penelitian) dengan Universitas Udayana, terkait pemanfaatan Danau Batur untuk KJA. Yang mana, sesuai penelitian, kawasan danau yang bisa dimanfaatkan untuk KJA hanya 1 persen dari luasan yang ada.
Baca Juga : Kematian Ikan Membludak Pasca Semburan Belerang Merebak di Danau Batur
Sementara sampai saat ini, jumlah KJA yang ada telah mencapai 12.200. Jumlahnya saat ini telah melampaui hasil penelitian kita.
Untuk tindak lanjutnya kita akan berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Propinsi terkait penjabarannya. “Nah, inilah yang perku kami koordinasikan seperi apa nanti pelaksanaannya,” pungkas Sarma. (*)
