Rapat koordinasi dan sosialisasi calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih, Senin (8/6/2026)
Pangkalpinang, persindonesia.com –
Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi, persiapan survei lapangan pembangunan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam, Senin (8/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Balai Betason Kantor Wali Kota Pangkalpinang tersebut, turut melibatkan warga yang terdampak pembangunan.
Rapat dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustu Afendi, mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Juhaini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan David Oktaviandi, Camat Pangkalbalam, unsur Forkopimda, serta warga Pangkalarang.
Agustu Afendi menjelaskan, sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkait rencana pembangunan KNMP yang berlokasi di kawasan Rusunawa, Kelurahan Ketapang.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mengundang 11 kepala keluarga yang menempati bangunan, di atas aset milik Pemerintah Kota Pangkalpinang dan terdampak langsung oleh rencana pembangunan.
“Kami menyampaikan kepada warga bahwa lokasi yang akan digunakan merupakan aset Pemerintah Kota Pangkalpinang. Karena itu, beberapa bangunan yang berada di atas lahan tersebut akan terdampak penataan kawasan,” ujar Agustu kepada awak media.
Menurutnya, warga yang hadir pada prinsipnya memahami rencana pembangunan tersebut, namun meminta kejelasan terkait nasib tempat tinggal mereka ke depan. Beberapa warga juga mengusulkan adanya bantuan atau uang kerohiman, atas bangunan yang selama ini mereka tempati.
Agustu menegaskan bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program pemerintah pusat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.

“Konsep ini berasal dari pemerintah pusat. Nantinya seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penyusunan Detail Engineering Design (DED), hingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pemerintah pusat. Tugas pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang, David Oktaviandi, mengatakan pihaknya saat ini bertindak sebagai liaison officer (LO) dalam pelaksanaan program tersebut.
Berdasarkan hasil survei awal, terdapat sejumlah bangunan warga yang berdiri di atas lahan aset pemerintah, yang masuk dalam area pembangunan KNMP.
Karena itu, pihaknya melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan warga, pemerintah kelurahan, serta kecamatan terkait administrasi dan status lahan yang akan digunakan.
David menambahkan, pembangunan KNMP diharapkan dapat menjadi kawasan nelayan yang lebih tertata, sekaligus membuka peluang pengembangan wisata pesisir di wilayah tersebut.
Berbagai instansi terkait juga telah dilibatkan dalam proses perencanaan, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman, Balai Wilayah Sungai, PLN, PDAM, hingga pihak terkait pengelolaan kawasan hutan.
“Ke depan kawasan ini akan ditata lebih baik. Bahkan berpotensi berkembang menjadi kawasan wisata, yang mendukung aktivitas masyarakat pesisir,” ujarnya.
Di sisi lain, warga yang hadir dalam sosialisasi menyatakan dukungan terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih. Namun mereka berharap pemerintah memberikan solusi yang jelas, terkait relokasi dan tempat tinggal apabila bangunan mereka harus dipindahkan.
“Kami setuju dengan pembangunan ini, tetapi kami juga ingin mengetahui bagaimana nasib kami nanti dan akan tinggal di mana,” ungkap salah seorang warga.
Senada dengan itu, Ketua RT setempat mengatakan keresahan warga muncul karena sebelumnya informasi mengenai rencana pembangunan, belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat.
Ia mengaku terus berupaya menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah, agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik.
Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung program KNMP, namun berharap pemerintah memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan.
“Warga mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Yang mereka harapkan adalah solusi dan kepastian terkait pemindahan tempat tinggal mereka ke depan,” katanya. (B2N)






