Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
DENPASAR (persindonesia.com) – Rabu, 12 Januari 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali menyelenggarakan kegiatan Deklarasi Janji Kinerja, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
Bertempat di Halaman Kanwil Kemenkumham Bali, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Bali (Jamaruli Manihuruk), Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bali (I A K Retnasari K. Dewi ), Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali (Ida Bagus Oka), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Suprapto), Kepala Divisi Keimigrasian (Amrizal), Kepala Unit Pelaksana Teknis, Pejabat Administrasi serta seluruh Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Bagian Program dan Humas (I Wayan Muliarta) yang menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan penguatan implementasi reformasi birokrasi sekaligus untuk menetapkan komitmen bersama dalam melaksanakan target pembangunan di bidang hukum dan HAM yang harus tercapai di tahun 2022 serta melakukan perumusan resolusi, strategi dan langkah kerja dalam pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pada tahun 2022 berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja pada tahun 2021.
Setelah melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Janji Kinerja, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Kakanwil Kemenkumham Bali memimpin seluruh ASN Kantor Wilayah Kemenkumham Bali untuk mendeklarasikan Janji Kinerja Tahun 2022.
Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil juga memberikan piagam penghargaan kepada Unit Pelaksana Teknis atas prestasinya yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan Dan Inovatif dalam evaluasi dan capaian kinerja tahun 2021, atas prestasinya yang memenuhi kriteria untuk mengikuti panel TPI dalam pembangunan zona integritas serta atas prestasinya telah mempertahankan predikat WBK dan WBBM.
Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada UPT yang telah menerima penghargaan terutamanya kepada Kanim Kelas I TPI Denpasar yang telah berhasil mempertahankan predikat WBK dan WBBM. Deklarasi janji kinerja merupakan komitmen seluruh Pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas.”Kami berharap kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Bali agar komitmen ini tetap dijaga sehingga dapat meraih predikat WBK/WBBM”, jelas Ida Bagus Oka.
Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkumham Bali menyampaikan 3 Program Prioritas Nasional yaitu, Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, serta Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Selanjutnya Beliau menjelaskan bahwa deklarasi Janji Kinerja ini merupakan komitmen seluruh Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dalam melaksanakan perjanjian kinerja setiap tahunnya. Dengan Adanya komitmen bersama ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali diharapkan mampu membuktikan kinerja terbaik dalam prestasi dan pencapaian yang membanggakan. “Pada kesempatan ini, Saya mengucapkan Terima Kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali dan Kejaksaan Tinggi Bali yang yang senantiasa memberikan pengawasan dalam menciptakan perbaikan kinerja serta peningkatan pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Kedepannya kami juga berharap agar sinergitas kita tetap ditingkatkan begitu juga terhadap instansi-instansi yang lainnya guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat”, ucap Jamaruli Manihuruk.
Diakhir sambutannya Kepala Kanwil Kemenkumham Bali juga membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, dimana dalam Rapat Koordinasi yang dilaksanakan 3 hari kedepan akan dibahas mengenai strategi dan langkah kerja dalam pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pada tahun 2022 serta membahas hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pencapaian kinerja pada tahun 2021. “Dengan tantangan yang kita hadapi saat ini, mari kita satukan visi, terus perkuat sinergi dan kolaborasi untuk Kementerian Hukum dan HAM yang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif)”, tutup Jamaruli Manihuruk.
Tim.
