Persindonesia.com Jembrana – Debat kedua yang merupakan debat terakhir Pilkada Jembrana 2024 pada Minggu (10/11/2024) mengangkat tema Pengembangan Potensi dan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan. Persoalan penghentian pemberian dana talangan pembelian gabah petani kepada KUD menjadi salah satu persoalan yang mengemuka dalam debat. Persoalan ini dipertanyakan oleh Paslon nomor urut 2 I Made Kembang Hartawan dan I Gede Ngurah Patriana Krisna (Bang-Ipat).
Debat pamungkas yang merupakan debat terakhir Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jembrana yang mempertemukan kembali Paslon nomor urut 1, I Nengah Tamba dan I Made Suardana (Tamba-Dana) dan Paslon nomor urut 2 I Made Kembang Hartawan dan I Gede Ngurah Patriana Krisna (Bang-Ipat) saling lempar pertanyaan.
Debat yang mengangkat tema Pengembangan Potensi dan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan menjadi topik calon Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) yang merupakan Wakil Bupati Jembrana yang berdampingan dengan Bupati Jembrana I Nengah Tamba sebelumnya, dirinya melemparkan pertanyaan terkait Persoalan penghentian pemberian dana talangan pembelian gabah petani kepada KUD menjadi salah satu persoalan yang mengemuka dalam debat.
Pjs Bupati Jembrana Hadiri Debat Pamungkas Pilbup Jembrana 2024
Ipat menanyakan penghentian dana talangan untuk KUD yang berdampak KUD tidak bisa membeli gabah petani di Jembrana serta pengambilalihan penjualan beras KUD ke PNS oleh Perumda, “ini menyebabkan gabah petani sulit dibeli oleh KUD,” jelasnya.
Begitu Pula Cabup Kembang. Terkait penganggaran, ia menilai adanya ketidakkonsistenan dalam memprioritaskan pertanian, “Kalau kami berpikirnya bagaimana dana talangan diberikan kepada KUD sehingga KUD mampu membeli gabah petani dan menjual berasnya kepada PNS. Itu yang dilakukan dulu, mestinya melakukan yang lebih baik lagi, Jadi KUD nya hidup, gabah bisa dibeli. PNS juga mendapatkan berasnya,” terangnya.
“Hari ini digeser. Perumda yang mengerjakan. Saya dengar investor kata petani. Jadi keuntungan KUD bergeser. Yang tadinya untuk Rp 10 juta, Rp 20 juta bahkan Rp 30 juta per KUD, semua KUD sekarang kesulitan. Keuntungan ada di Perumda. Hidup Perumda tetapi berburu di kebun binatang. Menggeser keuntungan KUD. Saya kira kedepan KUD harus kita kembalikan dana talanggannya, gabah dibeli,” paparnya saat sesi debat.
Jaspel dan Sewa Alkes RSUD Bangli Disoroti Anggota Dewan Ida Bagus Santosa
Begitu pula ditemui usai debat, Cabup Kembang menyatakan dana talangan yang sebelumnya sudah dirasakan manfaatnya oleh KUD maupun petani di Jembrana tersebut harus dikembalikan bahkan seharusnya nilainya bisa ditambah, “sehingga KUD bisa membeli gabah petani dengan cepat, bisa mengolah dan dikerjasamakan dengan petani. Gabah petani bisa terserap dengan baik dan ada pasar yaitu PNS,” ujarnya.
Sementara itu pihak Paslon nomor urut 1, I Nengah Tamba dan I Made Suardana (Tamba-Dana) menyebut sejumlah alasan diambilnya kebijakan penghentian dana talangan pembelian gabah KUD dan pengambilalihan penjualan beras oleh Perumda, “Kami ingin meningkatkan daya saing/kompetisi KUD yang selama ini sudah terlalu nyaman mendapatkan order atau pembelian beras untuk PNS,” ungkap Cabup I Nengah Tamba.
Ia pun tak menampik kondisi keuangan daerah saat memimpin Jembrana defisit sehingga menghentikan dana talangan pembelian gabah petani untuk KUD tersebut. “Kalau memang diminta aturannya nanti saya kasi. Jadi ada aturan yang mengatakan dalam posisi keuangan daerah yang masih dalam defisit, tidak bisa kita memberikan pinjaman atau dana talangan kepada pihak ketiga,” ucapnya.
Pemkab Klungkung Gelar Bimtek Penguatan dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tamba mengaku pengambilalihan karena keinginan dari PNS, “Ini soal pilihan, bukan Perumdanya yang mau (mengambil alih) sebenarnya, tetapi pilihan kelompok atau seluruh jajaran pegawai Pemkab Jembrana. Saya rasa ini juga bagian dari proses kematangan menjadi badan/usaha yang betul-betul memberikan pelayanan yang baik, menjaga kualitas, mutu dan service yang baik. Itu yang mungkin kenapa PNS memilih Perumda,” tandasnya. Dar
