SMSI BADUNG persindonesia.com – Diskusi Nasional bertajuk “Pariwisata Berkualitas” yang digelar oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Badung, Selasa (20/5/2025), menggulirkan wacana penting: Bali layak dijadikan Daerah Istimewa Pariwisata. Bertempat di Ruang Kerta Gosana, Pemkab Badung, acara ini menghadirkan empat narasumber kompeten dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Badung, Ida Bagus Surya Suamba, mewakili Bupati Badung.
Sekda Surya Suamba mewakili Bupati Badung menegaskan bahwa pariwisata berkualitas harus memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus menjunjung tinggi nilai budaya serta kearifan lokal. “Pariwisata tak hanya soal jumlah wisatawan, tapi juga bagaimana kualitas kunjungan memberi dampak positif bagi masyarakat lokal,” ujarnya.
Bali Penyumbang Terbesar Wisata Nasional
Deputi Bidang Produk Pariwisata Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu, menekankan bahwa Bali menyumbang 45% dari total wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia—angka tertinggi secara nasional. Namun, ia menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat, karena meski wisatawan tinggi, okupansi hotel menurun drastis. “Banyak turis tinggal di penginapan ilegal seperti villa atau kos yang tidak tercatat secara resmi,” tegasnya.
Ia juga menolak pariwisata ‘murahan’. “Bali harus menjadi destinasi eksklusif yang tetap terjangkau, tapi tidak bisa dijual murah kepada wisatawan abal-abal. Pariwisata berkualitas mensyaratkan wisatawan yang menghormati budaya lokal dan menjaga lingkungan,” tambahnya.
Kualitas vs. Kuantitas Wisatawan
Ketua PHRI Bali, Prof. Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati, menyoroti pentingnya menciptakan pengalaman wisata yang nyaman, aman, bersih, dan membekas bagi pengunjung. “Negara-negara maju sudah beralih dari kuantitas ke kualitas. Durasi tinggal, pengeluaran, dan dampak budaya jadi parameter utama,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Prof. I Nengah Dasi Astawa mengingatkan bahwa wisatawan kaya belum tentu berkontribusi positif. “Jika hanya tinggal di hotel-hotel besar milik pengusaha luar, dampaknya minim bagi rakyat Bali. Kita perlu dorong pariwisata inklusif yang berbasis kerakyatan dan budaya lokal,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberlanjutan pariwisata Bali bertumpu pada aktivitas budaya masyarakat yang dilakukan dengan ketulusan melalui konsep ngayah lan lascarya yang menjaga keharmonisan alam dan sosial Bali.
Usulan Bali Sebagai Daerah Istimewa Pariwisata
Pandangan menarik disampaikan Pengamat Pariwisata Nasional, Tantowi Yahya, yang menyebut Bali sangat layak memperoleh status Daerah Istimewa Pariwisata. Menurutnya, Bali sangat bergantung pada pariwisata karena tidak memiliki industri atau sumber daya alam lain. “Daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, Aceh, dan Papua sudah berstatus istimewa karena keunikan mereka. Bali pun seharusnya mendapat pengakuan yang sama dalam konteks pariwisata,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa untuk mewujudkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, Bali memerlukan otonomi khusus dalam bidang hukum, perpajakan, imigrasi, dan transportasi. “Regulasi yang berpihak pada pengembangan pariwisata harus menjadi produk bersama rakyat dan pemerintah, serta dijalankan dengan konsisten, bukan dimodifikasi demi kepentingan sesaat,” katanya.
Satu Tujuan, Banyak Perspektif
Diskusi yang dipandu I Gusti Ngurah Dibia ini menunjukkan bahwa meski setiap narasumber datang dari latar belakang berbeda, mereka sepakat bahwa masa depan pariwisata Bali harus diarahkan pada kualitas, keberlanjutan, dan perlindungan budaya lokal.
“Semua pemikiran yang muncul dalam diskusi ini bermuara pada satu hal: Bali harus naik kelas dalam pengelolaan pariwisata, dan itu memerlukan dukungan regulasi serta kebijakan dari pusat hingga daerah,” pungkas Tantowi Yahya.
@krg.
