Pemerintah Pusat Siap Dorong Terminal LNG Sidakarya, Proyek Strategis Energi Bersih Bali Segera Dipercepat

Kunjungan Menteri Hanif ini dilakukan bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara. Dalam kesempatan tersebut, Hanif menyampaikan bahwa proyek terminal LNG ini telah tertunda selama tiga tahun, dan kini saatnya untuk segera ditindaklanjuti.

“Dokumen proyek ini sudah terlalu lama tertahan. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh investasi strategis khususnya yang berkaitan dengan ketahanan energi dan energi bersih harus dipercepat. Ini termasuk prioritas,” kata Hanif.

Menteri Hanif juga menyampaikan komitmennya untuk memulai proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) segera setelah kembali ke Jakarta. “Saya tidak bisa menjanjikan disetujui atau ditolak, tapi yang pasti harus segera diproses. Tidak boleh lagi stagnan,” tegasnya di hadapan masyarakat setempat.

Proyek ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan tokoh adat Desa Sidakarya. Bendesa Adat Ketut Suka mengapresiasi kehadiran para pejabat tinggi di lokasi proyek. Ia menilai kehadiran LNG sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bali sebagai provinsi mandiri energi bersih.

“Kami dari desa adat dan desa dinas sangat berharap proyek ini segera berjalan. Sejak 2022, kami sudah melakukan paruman desa dan seluruh warga menyetujuinya,” ujar Ketut Suka.

Pembangunan Terminal LNG Sidakarya menjadi salah satu infrastruktur kunci mendukung implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Terminal ini dirancang untuk menunjang sistem energi bersih melalui penyediaan gas alam cair yang lebih ramah lingkungan.

Fasilitas yang akan dibangun mencakup sistem tambat (mooring system), pengerukan jalur laut (dredging), serta jaringan pipa gas dan sistem pengukuran gas (metering system).

Dengan percepatan ini, diharapkan Bali dapat memperkuat kemandirian energi serta mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. (*)