Wamen Ossy Apresiasi Dukungan Komisi II DPR RI dalam Kenaikan Pagu Anggaran 2026: Berikan Dampak Nyata bagi Masyarakat
Jakarta persindonesia.com, 15 September 2025 โ Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa peningkatan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2026 harus menjadi momentum percepatan reformasi layanan pertanahan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09/2025).
Mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, Wamen Ossy mengapresiasi dukungan penuh dari Komisi II DPR RI terhadap peningkatan anggaran kementeriannya. Ia berharap tambahan anggaran ini dapat berdampak nyata bagi masyarakat.ย โKami menyampaikan apresiasi atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,โ ujar Ossy.
Dalam pemaparannya, Ossy menjelaskan bahwa sekitar 80% tugas Kementerian ATR/BPN bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik. Oleh karena itu, penggunaan anggaran akan diarahkan pada dua fokus utama: penyempurnaan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, penyederhanaan alur pelayanan (business process) di seluruh satuan kerja menjadi kunci. Dengan 527 satuan kerja (Satker) yang tersebar di seluruh Indonesia, efisiensi dan akurasi layanan harus berjalan beriringan.ย โProses pelayanan harus semakin mudah, namun tetap akurat karena produk yang kami hasilkan memiliki kekuatan hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,โ tegasnya.
Wamen Ossy juga menggarisbawahi pentingnya rotasi tugas atau tour of duty dan tour of area bagi pegawai ATR/BPN. Langkah ini bertujuan memperluas wawasan dan pengalaman aparatur negara di bidang pertanahan.ย โKami ingin setiap personel tidak hanya bekerja di zona nyamannya. Rotasi ini penting untuk memperkuat kualitas layanan di seluruh wilayah,โ katanya.
Salah satu topik yang mencuat dalam RDP adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang selama ini menjadi program unggulan ATR/BPN. Menjawab sorotan anggota DPR, Wamen Ossy memaparkan dinamika target PTSL dari tahun ke tahun.ย โTahun 2024 targetnya hampir 5 juta bidang, sempat turun di 2025 menjadi 1,3 juta, dan dengan dukungan DPR, pada 2026 meningkat menjadi 1,9 juta bidang tanah,โ jelasnya.
Meski capaian PTSL terus berkembang, masih ada sekitar 25% dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia yang belum terdaftar secara resmi. Menurut Wamen Ossy, penyelesaian program ini penting untuk mengurangi konflik pertanahan dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat.ย โKami berharap Komisi II DPR RI terus mengawasi dan mendukung program ini agar manfaatnya semakin luas,โ pungkasnya.
(Humas ATR/BPN Gianyar Bali)
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
