Nusron Wahid menghadiri pertemuan strategis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang
Bogor Persindo – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghadiri pertemuan strategis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kediaman presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/3/2026). Pertemuan tersebut diikuti sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas berbagai agenda prioritas nasional.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan forum koordinasi antar kementerian guna memastikan program-program strategis pemerintah berjalan sesuai rencana.
Salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah perkembangan program swasembada nasional, khususnya di sektor pangan dan energi. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap progres berbagai program yang bertujuan memperkuat ketahanan nasional di bidang tersebut.
Selain membahas agenda strategis jangka panjang, pertemuan juga menyoroti kesiapan pemerintah menghadapi Hari Raya Idulfitri. Pemerintah memastikan ketersediaan bahan pangan serta pasokan energi, termasuk LPG, agar kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran tetap terpenuhi.
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Turut hadir pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Kehadiran Menteri ATR/BPN dalam pertemuan tersebut menunjukkan keterlibatan kementerian dalam mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan tata kelola lahan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan pembangunan berkelanjutan.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
