Tri Wibowo Aji Resmi Pimpin BPKP Perwakilan Bali, Pemprov Tekankan Penguatan Pengawasan Pembangunan
Denpasar Persindo – Kepemimpinan baru di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali resmi dimulai setelah Tri Wibowo Aji dikukuhkan sebagai kepala perwakilan yang baru. Prosesi pengukuhan berlangsung di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kamis (19/2), dan dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan ucapan selamat kepada Tri Wibowo Aji sekaligus mengapresiasi kontribusi pejabat sebelumnya, Heru Tarsila, yang dinilai telah memberikan berbagai masukan penting bagi tata kelola pemerintahan di Provinsi Bali.
Koster menegaskan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan BPKP sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan serta mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali, pimpinan DPRD Bali, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah pimpinan lembaga perbankan, perguruan tinggi, dan rumah sakit di Bali.
Dalam sambutannya, Setya Nugraha menekankan pentingnya peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah. Ia menyebutkan bahwa pengawasan BPKP memiliki lima fokus utama, yakni penguatan tata kelola, pencegahan kecurangan, manajemen risiko dan sistem peringatan dini, peningkatan akuntabilitas pembangunan, serta penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Menurutnya, sebagai auditor Presiden, BPKP juga memiliki tugas strategis untuk memastikan target pembangunan nasional di daerah dapat tercapai secara efektif.
Selain itu, ia menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Provinsi Bali dari Badan Pemeriksa Keuangan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti pengelolaan anggaran telah sepenuhnya efisien, sehingga pengawasan tetap perlu diperkuat.
Sementara itu, Gubernur Koster juga menyinggung sejumlah tantangan pembangunan di Bali, khususnya di sektor pariwisata, seperti kemacetan lalu lintas, keberadaan akomodasi pariwisata yang belum berizin, serta perilaku wisatawan yang melanggar aturan.
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, pemerintah daerah tengah mempercepat pembangunan infrastruktur strategis guna meningkatkan konektivitas antarwilayah di Bali. Proyek tersebut sebagian didukung pendanaan dari APBN.
Koster juga menyampaikan bahwa sektor pariwisata Bali memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pada 2024, devisa pariwisata dari Bali tercatat mencapai sekitar Rp167 triliun atau lebih dari separuh total devisa pariwisata Indonesia.
Ke depan, pemerintah daerah juga tengah merancang berbagai proyek infrastruktur baru, termasuk sistem transportasi bawah tanah atau subway yang direncanakan menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Kuta hingga Canggu.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPKP, diharapkan pengawasan pembangunan di Bali dapat semakin efektif sehingga program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. @Krg*
