Persindonesia.com Tegal – Dugaan persoalan dalam pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Agung Mandiri, yang juga dikenal sebagai Agung Jaya, di Desa Munjungagung, Kecamatan Kramat, memicu kericuhan dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar pada Jumat pagi sekitar pukul 09.00 WIB.
Musdes yang bertujuan membahas laporan pertanggungjawaban dan menjawab tuntutan masyarakat terkait transparansi pengelolaan anggaran BUMDes tersebut berakhir tanpa kesepakatan. Sejumlah warga yang kecewa kemudian meluapkan kemarahannya dengan merusak fasilitas loket pintu masuk desa.
Awalnya, jalannya Musdes berlangsung kondusif. Namun, suasana berubah memanas ketika sesi tanya jawab dibuka. Perwakilan masyarakat mempertanyakan transparansi pengelolaan BUMDes, khususnya terkait laporan keuangan periode 2024 hingga 2026 yang dinilai tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Dittipidum Bareskrim Polri Mengungkap Jaringan Perjudian Online Berskala Internasional
Perdebatan antara warga dan pengurus BUMDes pun tidak dapat dihindari. Diskusi berakhir tanpa titik temu setelah masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya. Warga menilai forum tersebut tidak memberikan jawaban yang memuaskan atas tuntutan keterbukaan informasi.
Setelah forum dibubarkan tanpa menghasilkan kesepakatan, sebagian massa bergerak menuju area loket masuk dan merusak sejumlah fasilitas sebagai bentuk kekecewaan terhadap pengelolaan BUMDes yang dianggap tidak transparan.
Saat dikonfirmasi mengenai pihak yang berwenang melakukan audit terhadap BUMDes, Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Munjungagung, Fikoh, mengaku belum dapat memberikan penjelasan.
Terminal Teluk Lamong Dorong Efisiensi Logistik Nasional dengan Pertumbuhan Throughput 1,2 Juta TEUs
“Saya tidak bisa menjawab siapa yang mengaudit. Saya hanya sebagai Pjs yang baru menjabat sekitar satu bulan. Pemerintah desa hanya sebagai penasihat dalam struktur organisasi,” ujar Fikoh.
Sementara itu, Direktur BUMDes Agung Mandiri, Wanardi, membantah tudingan bahwa pihaknya tidak transparan. Menurutnya, masyarakat belum memberikan kesempatan kepada dirinya untuk menyampaikan seluruh laporan pertanggungjawaban.
“Kalau memang ingin keterbukaan, saya akan menjelaskan semuanya. Tapi saya belum selesai membacakan seluruh laporan pertanggungjawaban (LPJ), sudah diperdebatkan terlebih dahulu. Itu yang membuat Musdes menjadi deadlock,” kata Wanardi.
APV Tabrak Pohon di Jalur Denpasar–Gilimanuk Usai Serempetan, Dua WNA China Terluka
Pernyataan tersebut dibantah oleh Arif Cahyadi, kuasa hukum warga yang melakukan aksi protes. Menurut Arif, sejak pergantian kepengurusan BUMDes pada 2024 hingga saat ini, tidak pernah diselenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes kepada masyarakat.
“Kami selaku kuasa hukum warga hanya menginginkan transparansi yang nyata. Faktanya, sejak pergantian Direktur BUMDes dari tahun 2024 sampai 2026, tidak pernah ada Musdes pertanggungjawaban,” tegas Arif.
Ia menambahkan, pelaksanaan Musdes kali ini terjadi karena adanya desakan masyarakat yang telah lama meminta adanya keterbukaan terhadap pengelolaan BUMDes.
Nyaris Putus Kuliah Karena Biaya, Mahasiswi di Bangka Selatan Dapat Bantuan Pendidikan Dari PT TIMAH
Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar lokasi telah berangsur kondusif. Meski demikian, kerusakan pada fasilitas loket masuk masih terlihat. Warga meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan BUMDes serta menginginkan seluruh laporan keuangan disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku. (Red Kar).
