Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster
Denpasar Persindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Badung terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penguatan sektor pariwisata. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster di Ruang Kertha Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026).
Dalam forum yang dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Bali beserta jajaran perangkat daerah terkait tersebut, Adi Arnawa memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Badung sekaligus program prioritas yang sedang dan akan dijalankan.
Menurutnya, kondisi ekonomi Badung menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat mencapai 6,5 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 1,9 persen, angka pengangguran berada di level 1,57 persen, dan prevalensi stunting turun menjadi 2,5 persen.
Di sisi lain, inflasi daerah tercatat sebesar 2,64 persen yang dipengaruhi oleh sektor transportasi udara dan sejumlah komoditas kebutuhan pokok. Untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global, Pemerintah Kabupaten Badung telah menyalurkan berbagai stimulus ekonomi, termasuk bantuan sosial keagamaan sebesar Rp2 juta per kepala keluarga. “Langkah ini kami lakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu meringankan beban ekonomi warga,” ujar Adi Arnawa.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Badung telah menyiapkan skema pendanaan melalui pinjaman daerah sebesar Rp2,9 triliun yang diarahkan pada pembangunan sejumlah ruas jalan strategis.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan Jalan Lingkar Barat yang menghubungkan kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) hingga Uluwatu. Proyek ini ditujukan untuk mengurangi kemacetan di kawasan pariwisata Bali Selatan. Saat ini proses konstruksi telah dimulai bersamaan dengan tahapan pembebasan lahan dan ditargetkan rampung pada tahun 2027.
Selain itu, pembangunan jalan penghubung Uluwatu–Melasti serta ruas Berawa–Teuku Umar Barat juga terus berjalan. Khusus proyek Jalan Berawa, pekerjaan konstruksi telah dimulai tahun ini dengan target penyelesaian pada akhir 2026.
Pemkab Badung juga mengarahkan perhatian pada peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan pengembangan jalur Gatsu Barat–Canggu, Mengwitani, hingga Werdi Bhuwana guna memperlancar mobilitas masyarakat dan wisatawan.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur transportasi, Pemerintah Kabupaten Badung juga terus menangani persoalan banjir dan sampah yang menjadi isu strategis daerah. Penanganan banjir dilakukan melalui normalisasi saluran serta penambahan pompa air di sejumlah titik rawan genangan, seperti kawasan Basangkasa, Jalan Kunti, Umahanyar, dan Darmasaba.
Sementara dalam pengelolaan sampah, Pemkab Badung mengoptimalkan implementasi Gerakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) yang melibatkan rumah tangga dan pelaku usaha. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran pemilahan sampah sejak dari sumber sekaligus mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan di Bali harus terus dilakukan secara terpadu melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. “Ke depan kita harus semakin kompak dalam menjalankan pembangunan bersama. Sinergi yang baik akan mempercepat pemenuhan kebutuhan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali,” kata Koster.
Melalui berbagai program strategis yang dijalankan, Kabupaten Badung optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, konektivitas wilayah, dan daya saing sektor pariwisata sebagai motor utama perekonomian daerah. @Krg*
