Rakor Pembangunan Wilayah Bali yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY bersama Gubernur Bali
Denpasar Persindonesia.com – Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali memperkuat sinergi pembangunan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Wilayah Bali yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Rakor yang dihadiri sejumlah menteri, kepala lembaga, BUMN, dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali tersebut menjadi forum penyelarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, penguatan konektivitas, pelestarian lingkungan, serta pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa Bali masih menjadi destinasi wisata utama Indonesia. Sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan mencapai sekitar 16,3 juta orang, terdiri atas lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara dan sekitar 9,3 juta wisatawan domestik. Besarnya arus kunjungan tersebut turut memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Menurut Koster, sektor pariwisata Bali menyumbang hampir separuh kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, dengan nilai perputaran ekonomi mencapai sekitar Rp176 triliun. Kondisi tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,82 persen, sekaligus mempertahankan tingkat kemiskinan dan pengangguran sebagai salah satu yang terendah di Indonesia.
Namun demikian, tingginya aktivitas ekonomi dan pariwisata juga memunculkan berbagai tantangan yang harus segera diantisipasi. Mulai dari kemacetan lalu lintas, peningkatan volume sampah, tekanan terhadap ketersediaan air bersih, alih fungsi lahan produktif, hingga persoalan sosial dan penegakan hukum. “Kami terus memperkuat berbagai program strategis, mulai dari pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih, pembangunan infrastruktur energi, hingga peningkatan konektivitas transportasi darat dan laut sebagai fondasi menjaga daya saing Bali,” ujar Koster.
Ia menambahkan, pembangunan pelabuhan terpadu, penguatan jalur logistik laut, serta peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi langkah penting untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan wisatawan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pariwisata.
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar seluruh program pembangunan di Bali dapat berjalan secara terintegrasi.
Menurut AHY, pemerintah pusat akan memastikan setiap kementerian, lembaga, dan BUMN menjalankan peran sesuai bidang masing-masing, mulai dari penanganan persampahan, perlindungan lahan pertanian, penguatan sistem transportasi massal, pengembangan kawasan wisata, hingga penyusunan tata ruang yang selaras dengan arah pembangunan nasional. “Rakor ini bukan sekadar forum koordinasi, tetapi menjadi awal dari mekanisme evaluasi berkala agar seluruh program tetap berada pada jalur yang sama, memiliki tujuan yang sama, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” kata AHY.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga membahas sejumlah rencana strategis, di antaranya pengembangan layanan water taxi di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar, studi kelayakan transportasi laut pesisir Bali Selatan, pembangunan sistem transportasi pengumpan (feeder), penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga pengembangan kawasan berbasis budaya di Sesetan.
Selain itu, pemerintah daerah didorong memperkuat edukasi pengelolaan sampah dari sumbernya, meningkatkan pengawasan terhadap alih fungsi lahan, memperkuat penegakan hukum di bidang lingkungan, serta menyelaraskan kebijakan tata ruang daerah dengan kebijakan nasional.
AHY menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen mendukung pembangunan Bali tanpa menghilangkan karakter budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas Pulau Dewata.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah melalui evaluasi secara berkala, sehingga seluruh agenda pembangunan dapat berjalan efektif dalam mewujudkan Bali yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam rakor tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta jajaran kementerian, lembaga, BUMN, dan kepala daerah se-Provinsi Bali.
@Karang*
