Persindonesia.com Jembrana – Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2027 di DPRD Jembrana diwarnai sorotan tajam terhadap potensi kebocoran retribusi parkir di kawasan manuver Gilimanuk. Badan Anggaran (Banggar) DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Jembrana segera mengambil langkah konkret untuk menutup celah kebocoran yang dinilai berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi pada Selasa (28/7/2026) menegaskan, peningkatan PAD menjadi kunci menghadapi ancaman penurunan transfer keuangan dari pemerintah pusat pada 2027. Salah satu sektor yang dinilai masih memiliki potensi besar adalah retribusi parkir di kawasan manuver Gilimanuk.
Meski demikian, menilai persoalan utama bukan terletak pada sistem, melainkan pada pelaksanaan di lapangan. “Kalau persoalannya sudah diketahui, maka harus segera ada tindakan. Jangan sampai yang diselamatkan justru oknum. Yang harus kita selamatkan adalah PAD Kabupaten Jembrana,” tegasnya.
Hari Kedua Assessment Kompetensi, Pegawai Kantah Gianyar Ikuti Sesi Wawancara Transformasi Pelayanan
Pihaknya mengusulkan agar pengelolaan parkir manuver dievaluasi secara menyeluruh, termasuk kemungkinan menempatkan petugas yang lebih independen, seperti tenaga PPPK, guna memperkuat pengawasan dan meminimalkan potensi penyimpangan.
“Kami mendorong agar sistem pembayaran retribusi parkir diintegrasikan dengan aplikasi Ferizy milik PT ASDP Indonesia Ferry. Dengan mekanisme tersebut, pembayaran parkir dapat dilakukan bersamaan dengan pembelian tiket penyeberangan sehingga transaksi tercatat secara elektronik dan lebih transparan,” terangnya.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jembrana I Made Budiasa mengungkapkan, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah sumber pendapatan, termasuk retribusi manuver dan terminal Gilimanuk. “Evaluasi dilakukan melalui uji petik di lapangan untuk membandingkan data kendaraan yang melintas dengan realisasi penerimaan retribusi,” jelasnya.
Bupati Hingga Kepala OPD Kompak Hadiri Pengukuhan Bendesa Adat Dauhwaru
Keputusan tersebut diperkuat oleh penjelasan Kepala BPKAD Jembrana I Gede Gusdiendi yang menyebutkan, selama uji petik selama tujuh hari penuh atau 24 jam, ditemukan selisih penerimaan rata-rata mencapai sekitar Rp15 juta per hari. “Selama tujuh hari kami melakukan uji petik selama 24 jam. Hasilnya ditemukan selisih rata-rata sekitar Rp15 juta per hari antara kendaraan yang melintas dengan penerimaan retribusi yang tercatat,” ucapnya.
Ia mengaku, temuan tersebut telah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dinilai berpotensi mengurangi penerimaan PAD secara signifikan. “Sebagai langkah perbaikan, pemerintah daerah tengah menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya mengintegrasikan pembayaran tiket parkir dengan tiket penyeberangan melalui sistem bundling. Skema tersebut diharapkan mampu menutup celah kebocoran yang selama ini masih terjadi pada sistem manual,” ungkapnya.
Lebih jelasnya Gusdiendimengatakan, selain itu, optimalisasi aset kawasan manuver Gilimanuk juga akan dilakukan seiring rencana pengembangan kawasan oleh pemerintah pusat. Penyesuaian nilai sewa aset akan mengacu pada hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) agar memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
Si Jago Merah Mengamuk di SDN 2 Batuan, Kerugian Capai Ratusan Juta
Selain membahas retribusi parkir, rapat KUA-PPAS 2027 juga menyoroti strategi peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, penyesuaian Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, hingga evaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Negara. Namun, mayoritas anggota Banggar sepakat bahwa kebocoran retribusi di kawasan manuver Gilimanuk harus menjadi salah satu prioritas pembenahan karena dinilai sebagai sumber pendapatan yang dapat segera dioptimalkan di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Ts
