PERSINDONESIA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung kembali mempertegas komitmennya dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan bagi masyarakat. Hal ini ditandai dengan penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Klungkung dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Kantor Wilayah (Kanwil) Bali terkait Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Klungkung.
Acara penandatanganan dihadiri langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria dan Kepala Perum BULOG Kantor Kanwil Bali, Simon Melkisedek Lakapu, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung pada Jumat (14/8/2026).
Bupati Klungkung, I Made Satria menyampaikan bahwa kerja sama strategis ini merupakan langkah krusial untuk memastikan kesiapsiagaan daerah, terutama dalam menghadapi potensi krisis atau situasi darurat.
Langkah ini sangat penting untuk mengantisipasi berbagai dampak kebencanaan maupun krisis sosial yang sewaktu-waktu dapat terjadi di Kabupaten Klungkung. “Kami berharap kerja sama ini dapat terus berjalan secara berkesinambungan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perum Bulog Kantor Kanwil Bali, Simon Melkisedek Lakapu, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung atas inisiatif dan kepeduliannya dalam mencanangkan ketersediaan serta pengelolaan cadangan pangan daerah.
“Kami siap mendukung penuh, baik dari segi penyediaan pasokan maupun teknis penitipan dan penyimpanan pangan,” ujarnya.
Baca Juga : Dampak Kekeringan, Stok Menipis, Bulog Jembrana Datangkan Beras dari Jatim dan NTB
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung, Ni Luh Made Aryati, menjelaskan bahwa sinergi bersama Bulog ini sebenarnya telah berjalan selama tiga tahun terakhir. Penandatanganan kali ini merupakan bentuk perpanjangan komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
“Melalui perpanjangan kerja sama ini, Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Klungkung dipastikan siap dimanfaatkan sewaktu-waktu sebagai jaring pengaman dalam menghadapi ancaman krisis pangan, bencana alam, maupun gejolak sosial di masyarakat,” jelasnya. (*)
