PERSINDONESIA.COM – Dalam rangka menyerap masukan serta aspirasi daerah terkait penyempurnaan RUU Statistik dan akurasi data desil kesejahteraan masyarakat, tim RUU Statistik Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Klungkung. Kedatangan rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, S.T., diterima Bupati Klungkung, I Made Satria bertempat di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Kamis (17/9/2026).
Ketua Rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa agenda utama kunjungan ini adalah untuk merevisi Undang-Undang Statistik guna memperkuat regulasi dan kelembagaan pendataan secara nasional.
Baca Juga : Gubernur Koster: Keluarga Jadi Benteng Integritas, Digitalisasi Persempit Celah Korupsi dan Pungli
Melalui ini, pihaknya ingin memperbaiki regulasi, menguatkan lembaga statistik, serta memastikan proses pemutakhiran data dapat dituntaskan secara cepat dan tepat. “Kedatangan kami untuk mendapatkan masukan terkait penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik dan pengolahan data desil,” ujar Lalu Hadrian.
Sementara itu, Bupati Klungkung I Made Satria menyambut baik perhatian Komisi X DPR RI. Ia menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran bantuan publik, khususnya di bidang pendidikan dan perlindungan sosial.
Data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan siapa yang membutuhkan, bentuk intervensi apa yang diperlukan, serta bagaimana bantuan tersebut dapat diberikan secara tepat sasaran.
“Sebaliknya, apabila terdapat ketidaksesuaian data dengan kondisi riil masyarakat, maka kebijakan yang baik sekalipun berpotensi belum memberikan hasil yang optimal,” tegas Bupati Satria.
Bupati Satria juga memaparkan kondisi geografis Klungkung yang memiliki tantangan tersendiri, terutama keberadaan wilayah kepulauan Nusa Penida. Menurutnya, dinamika sosial ekonomi masyarakat yang cepat berubah menuntut adanya sistem pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data yang berkesinambungan. Dan pemutakhiran data bukanlah pekerjaan yang selesai dalam satu waktu.
Baca Juga : Setelah Dorong Efisiensi Anggaran dan Efektivitas Dana Desa, Wabup Tjok Surya Soroti Pengelolaan Sampah
Pemerintah daerah memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di lapangan, sementara pusat memiliki kapasitas membangun sistem data terintegrasi. Kedua hal ini harus berjalan beriringan.
“Kami berharap sistem data nasional ke depan dapat semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, serta seluruh pihak yang terlibat,” ungkap Bupati Satria.
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh penguatan tata kelola data nasional dan berharap RUU Statistik yang baru dapat memberikan kejelasan peran, kewenangan, koordinasi, hingga mekanisme validasi data antara pusat dan daerah.(*)






