PERSINDONESIA.COM – Sebagai salah satu bentuk keterlibatan peserta magang dalam mendukung pelaksanaan tugas di bidang pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan dokumen permohonan pengukuran ulang dan penataan batas bidang tanah, peserta MagangHub melaksanakan survei lapangan dalam rangka mendukung percepatan penyelesaian kegiatan KW 456.
Kegiatan survei lapangan yang berlangsung, Jumat (13/11) menyasar 4 Desa yang ada di Kabupaten Klungkung daratan, yakni Desa Dawan Kaler, Desa Gelgel, Desa Kusamba, dan Desa Tihingan. Dalam pelaksanaannya, peserta magang turut membantu melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen persyaratan permohonan pengukuran ulang dan penataan batas bidang tanah. Dokumen tersebut meliputi surat permohonan pengukuran ulang, surat kuasa apabila permohonan dikuasakan, fotokopi identitas para pihak, sertipikat hak atas tanah, serta surat pernyataan penguasaan fisik tanah atau bangunan dan pernyataan tidak dalam sengketa.
Baca Juga : Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kantah Klungkung Hadiri Rapat Pembahasan Realisasi Keuangan 2026
Selain itu, perhatian juga diberikan terhadap Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik Tanah yang Berbatasan. Dokumen ini perlu dilengkapi dengan nama dan tanda tangan para pemilik tanah yang berbatasan atau penyanding, disertai fotokopi KTP masing-masing penyanding. Kelengkapan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan adanya persetujuan dari pihak-pihak yang berbatasan dengan bidang tanah yang dimohonkan pengukurannya.
Terpisah Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Klungkung, Adang Hernaya Darmawan, S.IP., M.Si., menyampaikan pelaksanaan survei lapangan menjadi bagian penting dalam proses pengumpulan data dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi. Melalui kegiatan ini, peserta MagangHub mendapatkan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses pekerjaan, mulai dari pengecekan dokumen hingga pengamatan kondisi bidang tanah di lokasi yang menjadi objek kegiatan.
“Kegiatan survei tidak hanya berfokus pada pemeriksaan administrasi, namun juga mencakup pengecekan kondisi tanda batas atau patok yang telah terpasang di lapangan,” terang Kakantah Klungkung.
Kata Kakantah, dokumentasi kondisi tanda batas dilakukan sebagai bahan pendukung pemeriksaan, termasuk pengambilan foto yang dilengkapi informasi koordinat lokasi menggunakan aplikasi GPS Map Camera. Menurutnya, melalui kegiatan di empat desa tersebut, peserta MagangHub memperoleh pengalaman langsung mengenai proses pelayanan dan administrasi pertanahan.
Kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesesuaian antara dokumen administrasi yang diajukan dengan kondisi faktual di lapangan. “Ketelitian dalam memeriksa persyaratan serta kelengkapan data menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan guna mendukung kelancaran proses penyelesaian pekerjaan,” sebutnya.
Baca Juga : ATR/BPN Perkuat Pencegahan Mafia Tanah, 100 Kasus Berhasil Dituntaskan Sepanjang 2026
Keterlibatan peserta MagangHub dalam kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran dan penerapan pengetahuan secara langsung, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan. Dengan adanya pendampingan serta arahan dari petugas terkait, peserta magang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan lapangan.
“Dengan pelaksanaan survei lapangan di Desa Dawan Kaler, Gelgel, Kusamba, dan Tihingan, kami berharap proses pengumpulan data serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan dapat berjalan dengan baik sehingga turut mendukung penyelesaian kegiatan KW 456,” tandasnya. (*)






