Diseminasi Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 Dorong Kesepahaman Masyarakat Hukum Adat Sebelum Proses Inventarisasi, Pemetaan, dan Pendaftaran Tanah Ulayat
SORONG Persindonesia.com – Upaya memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak masyarakat hukum adat (MHA) atas tanah ulayat terus diperkuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan pendampingan kepada masyarakat adat sebelum proses administrasi dan pendaftaran tanah ulayat dilaksanakan.
Pendampingan tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang berlangsung di Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, mengatakan bahwa pemahaman masyarakat adat terhadap hak, kewajiban, serta tujuan program menjadi landasan penting sebelum pemerintah melakukan identifikasi subjek dan objek tanah ulayat.
Menurutnya, masyarakat hukum adat perlu terlebih dahulu memperoleh penjelasan dan pendampingan melalui proses pra-partisipatif. Dengan demikian, setiap tahapan dapat berjalan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah. “MHA butuh kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA. Karena, kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat,” ujar Deni Santo. Ia menjelaskan, proses pra-identifikasi dilakukan melalui musyawarah masyarakat adat dengan pendampingan untuk mengenali wilayah adat, tanah ulayat, serta objek-objek yang menjadi bagian dari wilayah tersebut.
Dalam proses itu, keberadaan masyarakat hukum adat perlu dilihat berdasarkan tiga aspek, yakni subjek yang diakui, objek tanah ulayat, serta hubungan hukum antara masyarakat adat dengan wilayah yang dikuasainya.
Tahapan awal tersebut juga menjadi ruang dialog untuk mendeteksi kemungkinan persoalan atau perbedaan kepentingan terkait tanah adat. Dengan identifikasi lebih dini, potensi permasalahan diharapkan dapat dibicarakan dan diselesaikan sebelum memasuki tahapan administrasi berikutnya.
Deni Santo menambahkan, kesepakatan masyarakat adat akan mempermudah pemerintah daerah dalam melaksanakan proses inventarisasi dan identifikasi. Terlebih, masyarakat telah memiliki gambaran awal mengenai wilayah adat, termasuk nilai-nilai dan ketentuan adat yang berlaku. “Harus diyakinin mereka itu sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya,” jelasnya.
Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024, penyelenggaraan administrasi tanah ulayat mencakup tiga tahapan utama. Pertama, inventarisasi dan identifikasi. Kedua, pengukuran dan pemetaan. Ketiga, pencatatan serta penerbitan salinan daftar tanah ulayat.
Melalui mekanisme tersebut, administrasi pertanahan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan dan penguasaan tanah ulayat, sekaligus memperhatikan ketentuan serta nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyampaikan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan tanah dan tata ruang yang berkeadilan serta berkelanjutan. Ia menegaskan, pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari masyarakat hukum adat, pemerintah daerah, hingga instansi terkait. Kesamaan pemahaman melalui dialog menjadi salah satu kunci agar pelaksanaan kebijakan di lapangan dapat berjalan efektif.
“Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini tentunya butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan,” ungkap Rezka.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenitiruma, Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Roy Eduard Fabian Wayoi, jajaran Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Papua Barat, perwakilan pemerintah daerah, serta organisasi nonpemerintah Landesa.
Rangkaian diseminasi juga diisi diskusi panel dengan menghadirkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernadus Wijanarko, Project Manager PMU ILASPP, serta perwakilan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sardi Razak. Diskusi dipandu Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan.
Melalui kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN berharap proses administrasi dan pendaftaran tanah ulayat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat berjalan lebih terarah dengan mengedepankan partisipasi masyarakat adat. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum tanpa mengabaikan keberadaan, hak, dan kearifan lokal masyarakat hukum adat.
Redaksi Persindo & Humas BPN Kab.Gianyar.
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional






