DENPASAR Persindonesia.com — Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan melalui penerapan Infrastruktur Digital Publik (Digital Public Infrastructure/DPI) dan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat transparansi dalam tata kelola pemerintaha. Hal tersebut disampaikan Koster saat mengikuti rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional yang digelar di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2/2026). Dalam pertemuan itu, berbagai pihak membahas strategi percepatan digitalisasi layanan pemerintah di tingkat pusat hingga daerah.
Koster menilai penerapan sistem digital dalam administrasi pemerintahan akan membantu memastikan bantuan sosial dan program pemerintah dapat tepat sasaran. Selain itu, penggunaan sistem digital juga memungkinkan data penerima bantuan lebih transparan dan mudah diakses untuk kepentingan evaluasi.
Sebagai daerah tujuan wisata dunia, Bali juga diharapkan terus memperkuat pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur digital, agar tetap mampu bersaing dan menjadi destinasi unggulan bagi wisatawan.
Sementara itu, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa percepatan digitalisasi pemerintahan mengacu pada kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025. Regulasi tersebut mendorong pemanfaatan DPI dan AI sebagai pendukung berbagai program prioritas nasional.
Melalui penerapan DPI, pemerintah dapat mengintegrasikan berbagai sistem layanan, mulai dari identitas digital, pembayaran digital, hingga pertukaran data antarinstansi. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan perizinan usaha, pengelolaan anggaran negara, serta penguatan tata kelola penerimaan negara.
Selain itu, digitalisasi juga dirancang untuk mendukung penyaluran bantuan sosial secara lebih akurat. Pemerintah berencana melakukan uji coba sistem digital untuk program bantuan sosial, sehingga penerima bantuan dapat diverifikasi secara lebih tepat dan transparan.
Secara nasional, implementasi sistem digital berbasis DPI dan AI ditargetkan menjangkau ratusan kabupaten di Indonesia dengan cakupan ratusan juta penduduk pada tahap awal peluncuran.
Melalui penerapan teknologi ini, pemerintah berharap layanan publik dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia. @krg*
