Persindonesia.com Jembrana – Pasca banjir bandang yang menimpa beberapa wilayah di Kabupaten Jembrana beberapa hari lalu. Kini Pemkab Jembrana akan memperketat perizinan bangunan, khususnya di kawasan yang dinilai rawan banjir dan longsor. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menyusul status darurat bencana yang ditetapkan pascabanjir besar beberapa waktu lalu.
“Bangunan-bangunan yang berada di sisi sungai rawan banjir akan diselektif. Saya sudah tegaskan kepada Dinas PUPR, di daerah rawan bencana tidak boleh ada bangunan baru lagi, dan izin bangunan tidak akan dikeluarkan,” ujar Kembang Hartawan, Selasa (16/9/2025).
Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi pascabencana. Status darurat bencana dipastikan akan diperpanjang hingga 24 September 2025, disusul dengan program pembersihan lingkungan, normalisasi drainase dan sungai, serta penghijauan di daerah aliran sungai (DAS).
“Kita akan menanam pohon mahoni di pinggir sungai, termasuk di kawasan Bendungan Jro Pengentuh, Desa Batuagung. Saat ini kita masih menyiapkan bibit agar bisa ditanam serempak. Gerakan menanam ini akan menjadi budaya untuk mencegah longsor,” jelasnya.
Pemkab Badung Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Kelurahan Lukluk
Di sisi lain, bantuan untuk masyarakat terdampak banjir juga terus disalurkan. Menurut Kembang, data kerusakan rumah sedang dan berat masih terus diperbarui, sementara korban dengan kerusakan ringan telah menerima bantuan berupa paket sembako.
“Untuk sembako kita siapkan kurang lebih 3.800 paket dan kemungkinan berkembang menjadi 5.000 paket. Semua masyarakat terdampak akan kita berikan bantuan per KK,” tegasnya. Ts
