DPR RI Soroti Kesiapan ATR/BPN Tangani Dampak Bencana di Sumatra
Jakarta Persindo – Isu penanganan pertanahan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra menjadi perhatian serius Komisi II DPR RI. Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama kementerian dan lembaga terkait di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026), anggota Komisi II Mardani Ali Sera mempertanyakan kesiapan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana.
Mardani menekankan pentingnya kepastian dukungan anggaran, khususnya dalam proses pemindahan hak atas tanah serta pemecahan dan penyesuaian sertipikat bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia meminta agar seluruh potensi kendala, termasuk keterbatasan anggaran, dapat disampaikan secara transparan kepada DPR.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memastikan bahwa aspek pembiayaan tidak menjadi hambatan utama. Ia menjelaskan bahwa kementeriannya memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian dan realokasi anggaran guna mendukung penanganan pascabencana.
Selain persoalan anggaran, Menteri Nusron juga mengungkapkan tantangan teknis di lapangan, khususnya dalam rekonstruksi data pertanahan. Menurutnya, bidang tanah dengan sertipikat yang terbit setelah tahun 1997 relatif mudah ditelusuri karena sistem dokumentasi sudah lebih baik. Namun, kesulitan muncul pada tanah yang sertipikatnya terbit sebelum periode tersebut atau tanah yang belum terdaftar, termasuk tanah adat.
Ia menambahkan, perubahan kondisi fisik wilayah akibat bencana, hilangnya warkah dan peta, serta bergesernya batas-batas tanah menjadi tantangan tersendiri dalam proses penataan ulang pertanahan pascabencana.
Raker dan RDP tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus, serta Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, bersama jajaran pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN. @*
