DPRD Bangli Sepakati Penetapan APBD Perubahan 2026, Dorong Kemandirian Fiskal dan Penataan ASN 

PERSINDONESIA.COM – Komitmen dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli untuk mengenjot kemajuan daerah terus dilakukan, yang mana setelah melalui pembahasan yang cukup alot bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli selaku lembaga eksekutif, akhirnya RAPBD Perubahan tahun 2026, ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Sidang Paripurna, bertempat di ruang Sidang DPRD Bangli, Senin (14/9/2026).

Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika didampingi Wakil Ketua I Nyoman Budiada dan I Komang Carles serta Sekwan I Nyoman Dacin diikuti oleh Anggota BANGGAR DPRD Bangli. Sementara dari Ekskutif hadir Wakil Bupati (Wabup) Bangli, I Wayan Diar beserta OPD terkait di lingkungan Pemkab Bangli.

Baca Juga : Godok RAPBD Perubahan Tahun 2026, DPRD Bangli Pertanyakan Sejumlah Kebijakan Eksekutif

Dalam laporan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Bangli yang dibacakan Sekwan, I Nyoman Dacin menyampaikan bahwa laporan yang disampaikan ini merupakan hasil pembahasan yang telah dilakukan antara Tim Banggar DPRD Bangli dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dimana pembahsan telah dilakukan secara saksama dengan tetap mengedepankan prinsip tranparasi, akuntabilitas, efisiensi dan efektvitas dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang sehat dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Perubahan APBD Tahun 2026 diarahkan terhadap perkembangan dam dinamika pelaksanaan program serta kebutuhan riil masyarakat yang belum dapat diakomodasi dalam APBD Induk,” ujarnya.

Lanjut disampaikan, pembahasan yang dilakukan selama ini telah berdasarkan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Maka atas dasar tersebut, ada sejumlah hal yang perlu menjadi penekanan untuk diperhatikan Pemerintah Daerah, yakni terkait ketentuan UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP No 49 Tahun 2018 tentang menagemen PPPK yang pada prinsipnya memuat pelarangan bagi instansi pemerintah mengangkat tenaga honorer atau pegawai non ASN.

“Untuk itu penempatan tenaga Non ASN yang ada di Kabupaten Bangli agar menghasilkan output nyata yang terukur bagi pelayanan publik dan harus dilakukan melalui prinsip penataan berbasis ABK (Analisis Beban Kerja), ANJAB (Analisis Jabatan) dan digitalisasi penentuan kinerja,” terang Sekwan asal Desa Jehem ini.

Di sisi lain, kata Dacin dengan lemahnya ruang fiskal yang dimiliki Kabupaten Bangli, maka dipandang perlu eksekutif dan jajaran agar serius melaksanakan langkah-langkah nyata melalui intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi serta optimalkan aset untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. “Untuk honarium pada belanja barang dan jasa wajib diadasarkan pada prinsip akuntabilitas , efisiensi anggaran serta pengawasan yang ketat dan kepatuhan pada regulasi,” ungkapnya.

Sementara Bupati Bangli dalam penyampian yang dibacakan Wabup Wayan Diar menyatakan proses pembahasan yang dilakukan adalah bagian yang terpenting dari penyelenggaraan pemeritah daerah serta merupakan wujud nyata fungsi DPRD selaku legislatif dan tanggung jawab bersama dalam menghasilkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah agar benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Masukan, koreksi dan saran yang disampaikan anggota DPRD Bangi menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah,”kata Diar.

Baca Juga : Soroti Layanan Belum Optimal, Ketua DPRD Bangli Desak OPD Evaluasi Penataan Pegawai

Menurut Diar, RAPBD Perubahan Tahun 2026 yang telah dibahas dan disepakati bersama pada hakikatnya bukan sekedar angka-angka dalam dokumen anggaran, melainakan Perubahan APBD merupakan instrument untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan perkembangan kondisi aktual, perubahan asumsi pendapatan, belanja kebutuhan penyelenggaraan pemeintahan.

“Kita berkomitemen setiap rupiah yang dikelola dalam APBD semaksimal mungkin memberikan manfaat yang nyata kepada kepentingan masyarakat sesuai harapan bersama,” pungkasnya. (*)