PERSINDONESIA.COM – Penyusunan RAPBD Perubahan 2026 harus dimaknai sebagai proses strategis untuk menentukan prioritas pembangunan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan efisiensi. Hal tersebut disampaikan, I Nengah Darsana selaku juru bicara Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Bangli dengan agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2026 Kabupaten Bangli, Jumat (11/9/2026).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika dan dari Eksekutif hadir Wakil Bupati (Wabup) Bangli, I Wayan Diar tersebut Fraksi Partai Golkar DPRD Bangli juga memberikan 11 catatan kritis terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Sorotan utama diarahkan pada masih tingginya ketergantungan fiskal Bangli terhadap pemerintah pusat, efektivitas belanja daerah, hingga kualitas pembangunan infrastruktur.
Baca Juga : Bahas RAPBD Perubahan 2026, DPRD Bangli Ingatkan Eksekutif Sesuaikan Penggunaan Anggaran
Adapun 11 catatan kritis Fraksi Golkar yang menjadi penekanan yakni ketergantungan fiskal masih tinggi, sehingga diharapkan pemerintah daerah memperkuat PAD agar ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dapat dikurangi. Belanja harus berorientasi hasil. Kenaikan belanja daerah sekitar 9,38 persen menjadi Rp 1,2 triliun lebih harus diikuti dengan peningkatan output dan outcome, bukan hanya mengejar penyerapan anggaran.
Kemudian belanja modal melonjak dimana meningkat 438,32 persen dari sekitar Rp 30 miliar menjadi Rp165 miliar lebih. Bantuan keuangan desa turun dari Rp 131 miliar menjadi Rp 100 miliar atau turun 23,56 persen agar dijelaskan secara terbuka. Data anggaran harus akurat termasuk mengklarifikasi ketidaksesuaian angka persentase kenaikan PAD dalam dokumen penyampaian Bupati.
Selanjutnya, terkait penataan tenaga non-ASN berdasarkan analisis beban kerja secara transparan dan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Manfaat pembangunan rumah jabatan Bupati di tengah kondisi fiskal yang masih terbatas. Penambahan anggaran penerangan jalan pedesaan bagi akses masyarakat dengan nilai lebih dari Rp 100 miliar. Kegiatan nonfisik harus dirasionalisasi. Konsultan proyek jalan harus dievaluasi menyusul adanya proyek jalan yang mengalami kerusakan berat tidak lama setelah serah terima pekerjaan atau FHO. Dan terakhir aspirasi masyarakat harus dikawal.
Lebih lanjut Fraksi Golkar menilai struktur pendapatan daerah masih menjadi persoalan serius. Dalam RAPBD Perubahan 2026. Yang mana komposisi anggaran dirancang mencapai Rp 1,2 triliun lebih atau meningkat 9,79 persen dibanding APBD induk sebesar Rp 1,1 triliun.
Namun, PAD hanya berada di kisaran Rp 300 miliar lebih. Sementara sekitar Rp 951 miliar masih bersumber dari pendapatan transfer. “Komposisi ini menjadi alarm fiskal bagi Bangli. Dan ketergantungan pada transfer pusat masih sangat tinggi,” tegas Darsana.
Baca Juga : Soroti Layanan Belum Optimal, Ketua DPRD Bangli Desak OPD Evaluasi Penataan Pegawai
Selain persoalan pendapatan, Fraksi Golkar juga menyoroti sejumlah pos belanja yang mengalami perubahan signifikan. Selain persoalan pendapatan, Fraksi Golkar juga menyoroti sejumlah pos belanja yang mengalami perubahan signifikan. Menurut Darsana, 11 catatan tersebut harus menjadi perhatian Pemkab Bangli dalam pembahasan RAPBD Perubahan 2026.
Dan di tengah keterbatasan fiskal, setiap rupiah anggaran harus benar-benar memberikan manfaat dan dapat dirasakan masyarakat. “Jangan sampai anggaran hanya habis terserap, tetapi manfaat dan dampaknya tidak dirasakan masyarakat,” tandasnya. (*)
