PERSINDONESIA.COM – Penempatan pegawai sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan prioritas program pembangunan daerah untuk memberikan layanan terbaik bagi kepentingan masyarakat di Kabupaten Bangli menuai sorotan Ketua DPRD Kabupaten Bangli, I Ketut Suastika. Oleh karena itu, Suastika mendesak Eksekutif untuk segera mengevaluasi dan melakukann penataan ulang pendistribusian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, ada dinas atau OPD yang memiliki pegawai melimpah namun program dan anggarannya minim. Sebaliknya, terdapat pula OPD dengan beban program besar yang justru kekurangan tenaga penunjang. Maka dari itu pemerintah daerah harus memikirkan beban kerja.
“Di mana ada beban kerja tinggi, segera arahkan SDM ke sana untuk mendukungnya. Jangan sampai di satu tempat pegawainya besar tapi tidak ada programnya. Sementara di tempat lain anggarannya besar namun kekurangan pegawai,” ujar Suastika, Rabu (2/9/2026).
Baca Juga : Soroti Hibah Rp14,2 Miliar Tak Cair, DPRD Bangli Singgung Carut-Marut Verifikasi hingga Dokumen
Sebagai contoh, lanjut Suastika, kondisi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan PPPA) Kabupaten Bangli. Berdasarkan data evaluasi internal, pagu anggaran di dinas tersebut mencapai Rp 5,7 miliar. Rincianya, untuk belanja pegawai Rp 5 miliar. Sementara alokasi anggaran program dan penunjang operasionalnya hanya berkisar Rp 700 juta.
Ketimpangan serupa juga terjadi pada pengelolaan unit usaha/UKM pengolahan kopi di wilayah Desa Catur, Kintamani dibawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), untuk belanja pegawainya mencapai sekitar Rp170 juta hingga Rp180 juta per tahun. Sedangkan target pendapatan yang dihasilkan hanya sekitar Rp20 juta per tahun.
“Antara SDM yang ada di situ, gajinya, dengan pendapatan yang dihasilkan sangat jauh dan tidak seimbang. Hal-hal seperti ini yang harus dibenahi,” ungkap Politisi asal Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ini.
Kata Suastika, saat ini belanja pegawai di Kabupaten Bangli telah menyerap porsi anggaran yang cukup besar, yakni mencapai sekitar 44 persen dari total APBD. Oleh karena itu, efisiensi dan optimalisasi kinerja ASN harus menjadi perhatian serius.
Baca Juga : Data Perlinsos di Jehem Dipertanyakan, Warga Punya Rumah Non Permanen Masuk Desil 7
Pihaknya mendorong Bagian Organisasi Setda Bangli bersinergi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) serta seluruh pimpinan OPD untuk terus meng-update data kebutuhan tenaga kerja. Mutasi atau pergeseran pegawai secara berkala menurutnya harus mulai rutin dilakukan setiap tahun sesuai kebutuhan masing-masing OPD.
“Kuncinya ada di Bagian Organisasi sebagai pemikir analisis beban kerja, lalu pelaksana penempatannya di BKDPSDM. Pegawai harus ditempatkan di posisi yang tepat agar bisa menghasilkan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat Bangli, khususnya pada OPD penghasil dan unit pelayanan publik,” tegas Ketua DPRD Bangli, Ketut Suastika. (*)
