DPRD Gianyar Gelar Paripurna Penetapan 2 Ranperda Menjadi Perda

Gianyar,PersIndonesia.Com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gianyar menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Rapat Paripurna Dewan, yang digelar di ruang sidang DPRD Gianyar.

Selain itu sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD I Gusti Ngurah Anom Masta tersebut juga mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2024-2045 menjadi Perda.

Baca Juga : Hendak Ambil Paketan Sabu, Bocok Diciduk Polisi

Hadir dalam kesempatan itu Penjabat (Pj) Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa, Anggota DPRD Gianyar, Sekwan DPRD Gianyar, Forkompinda Kabupaten Gianyar, OPD terkait dilingkungan Pemda Gianyar, serta undangan terkait lainnya, Jumat (12/7).

Pj Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa menyampaikan bahwa Pendapatan Daerah yang direncanakan sebesar 2,896 triliun rupiah lebih, sampai berakhirnya tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar 2,528 triliun rupiah lebih atau 87,31 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah direncanakan sebesar 1,772 triliun rupiah lebih dapat direalisasikan sebesar 1,479 triliun rupiah lebih atau 83,48 persen, pendapatan transfer yang terdiri atas transfer Pemerintah Pusat dan transfer Pemerintah Provinsi direncanakan sebesar 1,124 triliun rupiah lebih, terealisasi sebesar 1,048 triliun rupiah lebih atau 93,27 persen.

“Dan lain–lain pendapatan daerah yang sah di tahun 2023 terealisasi sebesar 848,9 juta rupiah lebih”, ujarnya.

Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dalam Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar 2,751 triliun rupiah lebih terealisasi sebesar 2,365 triliun rupiah lebih atau 85,96 persen.

Dimana Belanja Daerah terbagi menjadi Belanja Operasi direncanakan sebesar 2,019 triliun rupiah lebih, terealisasi sebesar 1,726 triliun rupiah lebih atau 85,48 persen. Belanja Modal direncanakan sebesar 374,253 miliar rupiah lebih, terealisasi sebesar 301,739 miliar rupiah lebih atau 80,62 persen.

“Belanja Tak Terduga direncanakan sebesar 1,230 miliar rupiah lebih, terealisasi sebesar 36,245 juta rupiah lebih atau 2,95 persen. Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan yang direncanakan sebesar 356,032 miliar rupiah lebih, terealisasi sebesar 336,877 miliar rupiah lebih atau 94,62 persen”, terangnya.

Kemudian realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 lebih rendah sebesar 367,609 miliar rupiah lebih dari yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena rendahnya realisasi PAD khususnya pada realisasi Pendapatan Retribusi yang hanya sebesar 64,94 persen.

Meski realisasi pendapatan tahun 2023 masih kurang, namun, jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 435,810 miliar rupiah.

“Peningkatan ini disebabkan oleh optimalnya pendataan potensi wajib pajak baru yang menyebabkan Pendapatan Asli Daerah meningkat,” ungkap Pj Bupati Gianyar.

Sedangkan realisasi Belanja Daerah lebih rendah sebesar 386,179 miliar rupiah dari yang direncanakan. Realisasi tahun ini lebih tinggi sebesar 640,083 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan lebih banyak program kerja di masing-masing OPD yang terlaksana.

“Nilai Surplus atau Defisit ditambah dengan Pembiayaan Netto menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 sebesar 37,077 miliar rupiah lebih,” terangnya.

Baca Juga : Disaksikan Pj. Gubernur Bali Pergelaran Drama Gong Lawas Pukau Penonton PKB ke-46

Terkait ditetapkannya Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi Perda, kata dia, maka ketentuan-ketentuan dalam Perda ini akan dijadikan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam mengambil kebijakan pembangunan Daerah selama 20 tahun kedepan, guna terwujudnya Kabupaten Gianyar yang Maju, Inklusif, Berdaya Saing, Berbudaya dan Berkelanjutan.

“Kami ucapan terima kasih kepada Pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Gianyar, karena telah berkomitmen dan menguatkan kerjasama kemitraan antara eksekutif dan legislatif yang sampai saat ini masih tetap terjaga dengan baik dan berjalan harmonis”, pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *