Banyuwangi, Persindonesia.com – Polresta Banyuwangi didatangi Kordinator aksi damai perwakilan dari warga Karangsari mengajukan surat pemberitahuan akan melakukan kegiatan aksi demo didepan Kantor Pemerintah Desa (Karangsari) Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Senin (14/03/2022).
Divisi Hukum KPU Se-Bali Peduli Teman Pemilih Kurang Mampu
Saat dikonfirmasi awak media Koordinator Aksi Damai Warga Karangsari, Sugiarto, Mengatakan, pihaknya mengantarkan surat pemberitahuan ke Kapolresta terkait giat rencana tanggal 21 Maret 2022 aksi damai di depan Kantor Desa Karangsari,
Pihaknya menuntut agar Bupati Banyuwangi mencabut surat terbuka terkait penyelenggaraan pemerintahan Desa Karangsari selama dipimpin oleh Budiyono (Red. Kades Karangsari)
“Ini terkait dugaan pelanggaran mulai dari Dana Desa, Pengelolaan tanah kas desa, TPK, Bansos, BLT, BPNT dan lain-lain banyak lagi yang kami akan buatkan laporan resmi Kepada Bupati Banyuwangi,” terang Sugiarto.
Sebelumnya, pihaknya mengaku sudah melaporkan Budiono kejaksaan Banyuwangi hanya untuk terkait BUMDES Yakni dana DD yang masuk ke BUMDES Senilai 250.000.000 dan juga terkait pemotongan kayu yang ada di TKD.
“Dan ini adalah salah satu ungkapan rasa kecewa kami kepada pihak inspektorat yang sudah melakukan audit terkait pemotongan kayu yang kami awalnya berpikir itu data akan diberikan kepada Kejaksaan sebagai tambahan alat bukti kerugian negara, tapi info terakhir Justru malah inspektorat minta ke kades untuk mengembalikan uang yang sudah diterima dari hasil penjualan kayu tersebut, “tuturnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan, Kata Sugiarto, yang melakukan Aksi demo itu hanya warga Karangsari sekitar 20 orang dan tidak ada diluar desa Karangsari. “Rencana aksi di lakukan Hari senin 21 Maret 2022″ Jam 09.00 wib,” ujarnya.
Dia berharap, Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Karangsari segera membuat surat permohonan pemberhentian kepada Bupati Banyuwangi. “Pencabutan SK kepala desa Karangsari ” tutupnya.
(Erni)
