Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI
DENPASAR Persindonesia.com – Gubernur Bali Wayan Koster meminta dukungan pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Transfer ke Daerah (TKD) diperkuat untuk menopang pembangunan infrastruktur strategis di Pulau Dewata.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10).
Dalam pertemuan tersebut, Koster memaparkan berbagai karakteristik dan kebutuhan pembangunan Bali kepada jajaran Banggar DPR RI. Menurutnya, Bali memiliki posisi yang berbeda dengan daerah lain karena selain menjadi wilayah pemerintahan, Bali juga merupakan destinasi pariwisata internasional yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Koster menegaskan, pembangunan Bali tidak cukup jika hanya menggunakan indikator jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai dasar perhitungan kebutuhan anggaran. Sebagai daerah tujuan wisata dunia, Bali juga menanggung beban pelayanan terhadap jutaan wisatawan yang datang setiap tahun.
Sepanjang 2025, Bali tercatat menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, yang terdiri dari sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Sementara pada 2024, devisa sektor pariwisata Bali mencapai sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.
Disebutkan sejumlah persoalan yang perlu segera mendapat perhatian, mulai dari kemacetan, keterbatasan transportasi publik, kebutuhan air bersih, pengelolaan sampah, energi hingga konektivitas antarwilayah.
Karena itu, Koster mendorong agar dukungan APBN diarahkan pula pada pembangunan infrastruktur yang memiliki kepentingan nasional. Sejumlah proyek yang dinilai strategis antara lain peningkatan jalan nasional, konektivitas Singaraja–Mengwi, Jalan Lingkar Bali, konektivitas Klungkung–Karangasem–Buleleng, hingga penguatan konektivitas kawasan Nusa Penida.
Selain itu, pembangunan jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan serta pengembangan pelabuhan dan jaringan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed dan Gunaksa juga dinilai penting dalam memperkuat konektivitas Bali.
Di sektor sumber daya air, Koster menyoroti kebutuhan dukungan terhadap pembangunan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Telagawaja, Bendungan Sidan dan Bendungan Titab. Dukungan juga diperlukan untuk membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta mempercepat pengembangan energi bersih.
Menurut Koster, penguatan infrastruktur tidak hanya bertujuan mengatasi persoalan yang ada saat ini, tetapi juga menjadi instrumen untuk menciptakan pemerataan ekonomi.
“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” katanya.
Ia menegaskan arah pembangunan Bali ke depan tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan. Pemerintah Provinsi Bali ingin membangun sektor pariwisata yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus tetap menjaga lingkungan dan budaya.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” tegas Koster.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya Banggar menghimpun berbagai masukan dari daerah, khususnya berkaitan dengan kebijakan penerimaan negara dan pengalokasian Transfer ke Daerah dalam APBN.
Syarief menjelaskan, perubahan komposisi anggaran pusat dan daerah tidak serta-merta menunjukkan adanya penurunan dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, sebagian pembiayaan kini disalurkan melalui berbagai program strategis nasional yang pelaksanaannya berada di tingkat pusat namun manfaatnya dirasakan langsung oleh daerah.
Dicontohkan dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan PPPK paruh waktu serta pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).
“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” jelas Syarief.
Banggar DPR RI juga mengapresiasi pemaparan Pemerintah Provinsi Bali mengenai kondisi, potensi dan tantangan pembangunan daerah. Bali dinilai memiliki peran penting dalam perekonomian nasional melalui sektor pariwisata.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat konektivitas serta mempertahankan kelestarian adat dan budaya Bali.*
