Persindonesia.com Jembrana – Rencana Groundbreaking jalan tol Gilimanuk Mengwi yang mengambil tempat di Banjar Sumbermis, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana dipantau langsung Gubernur Bali I Wayan Koster didampingi oleh Kapolda Bali, Irjen. Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra, Pangdam IX/Udayana yang diwakili oleh Danrem 163/Wira Satya, Brigjen TNI Choirul Anam serta Bupati Jembrana, I Nengah Tamba beserta Forkopimda Kabupaten Jembrana. Minggu (4/9/2022).
Kedatangan orang nomor 1 di Bali tersebut diawali dengan pengecekan lokasi tempat pendaratan rencana kehadiran Bapak Presiden RI, Joko Widodo dalam lawatan Groundbreaking Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi atau Jagat Kerthi Bali. Groundbreaking ini rencana akan dilakukan pada Sabtu, 10 September 2022.
Ini Arahan Ny.Putri Koster seusai menyaksikan penayangan perdana Film “TATU”
Rencana jalan tol tersebut akan menggusur sebanyak 3 banjar adat di Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana yang terkena dampak pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengwi. Ketiga banjar adat tersebut merupakan tanah provinsi yang diduduki oleh masyarakat yang merupakan pegawai Perumda Provinsi Bali yang mengelola lahan Persil yang berisikan tumbuhan karet.
Rencana penggusuran rumah warga yang sebagian merupakan rumah dinas setelah Direksi Perumda Kerta Bali Sagunan Provinsi Bali telah melayangkan surat untuk mengosongkan rumah dinas/mess di kawasan Unit Perkebunan Pekutatan.
Wagub Cok Ace Apresiasi Kolaborasi Musik Keroncong dengan Gamelan Bali
Dalam surat yang ditandatangani Direktur Utama Perumda Kerta Bali Sagunan Provinsi Bali nomor 266/PUD/UM?VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 perihal Pengosongan Rumah Dinas/Mess tersebut, menyebut dengan akan dibangunnya Jalan Told an Theme Park di kawasan Unit Perkebunan Pekutatan-Jembrana dalam waktu dekat, perlu dilakukan perataan lahan dengan melakukan pembongkaran terhadap rumah-rumah dinas karyawan. Para Eks karyawan Perusda Bali ini diberi batas waktu hingga Senin (15/10) mendatang.
Salah satu warga Banjar Sumbermis Ketut Dana (46) saat dikonfirmasi awak media lahan yang mereka tempati turun menurun ini dibuka oleh leluhur mereka sebelum Indonesia merdeka. “Kami sudah 5 generasi tinggal disini. Jauh sebelum ada Pemprov Bali dan Perusda Bali. Di jaman penjajahan ratusan tahun lalu leluhur kami dari Karangasem, Bangli dan Buleleng didatangkan ke Pekutatan untuk merambah hutan. Tidak hanya untuk kebun karet, tapi juga diberikan untuk tempat tinggal, Tapi kenapa setelah merdeka, sejarah ini diabaikan. Justru kami dibuat bergejolak,” tuturnya.
Menteri ESDM Beri Gubernur Koster Penghargaan Canangkan Bali Provinsi Bebas Emisi
Warga lainnya, Kadek Suyasa (56) menyesalkan setelah sumber penghidupan mereka sebagai buruh sadap karet terdampak, kini tempat tinggal mereka terancam. “Sekarang penghasilan sehari-hari saja sudah sudah sulit. Pohon karet di jalur tol sudah ditebang. Padahal kami tinggal disisi barat jalan. Lahan untuk pembangunan di timur jalan tidak kurang, masa harus menggusur penduduk,” ujarnya.
Sementara Kelihan Adat Sumbermis, I Ketut Murjanan menyebut jumlah krama di wilayahnya 130 KK dan 2 KK muslim, satu banjar adat sampai perbatasan Temukus Asahduren. Ada dua pura yang diempon yaitu Pura Kawitan dan Pura Taman serta ada Mushola untuk muslim. “Apapun yang dibangun pemerintah kami selalu mendukung, tapi masyarakat harus diperhatikan. Kami sudah pernah bersurat ke direksi. Kami tidak punya tempat tinggal lain, hanya hasil kerja keras leluhur ini yang bisa kami tempati, harus kemana kami?,” ucapnya.
Jaksa Agung Dukung Gubernur Bangun Kawasan Pusat Kebudayaan Bali
Salah seorang krama yang enggan disebutkan namanya menyebut ada puluhan KK yang terancam tergusur. Di Koprahan satu banjar adat ada 36 Hindu dan 7 muslim. “Kalau kami digusur, jelas banjar adat ini akan hilang. Kami tidak menolak pembangunan tapi pikirkan juga nasib kami sebagai masyarakat kecil. Kami tidak tahu harus kemana karena sudah dari turun temurun ratusan tahun disini. Ini leluhur kami yang buka hutan dulu. Terbukti setiap banjar ada Pura Kawitannya,” tandasnya.
Atas pertanyaan para warga tersebut, saat dikonfirmasi awak media, Gubernur Bali I Wayan Koster saat meninjau rencananya Groundbreaking tol Gilimanuk Mengwi mengatakan, Eks karyawan yang sudah menetap dari dulu sebanyak 3 banjar adat menurut koster akan di pindahkan. “Tempat sudah tersedia, terkait kompensasi kepada rumah warga nanti akan di hitung, termasuk bangunan dan upacara. Nanti realisasinya setelah adanya pengukuran preser baru dihitung kompensasinya,” pungkasnya. Vlo
